Search :

Advance


EKSISTENSI LEMBAGA KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (SUATU PENELITIAN PADA KEJAKSAAN TINGGI ACEH)

Baca Online BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Agus Kelana Putra - Personal Name
Subyek
Bahasa
Fakultas Fakultas Pasca Sarjana
Tahun Terbit 2017

Abstrak/Catatan

EKSISTENSI LEMBAGA KEJAKSAAN SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh) Oleh : Agus Kelana Putra* Faisal A. Rani** Mahdi Syahbandir*** ABSTRAK Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. Kejaksaan dalam hal ini dapat menjalankan tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara (JPN) guna menjaga kewibawaan pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya adanya jaksa pengacara negara ini, belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna membela kepentingannya dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk alasan badan/instansi pemerintah tidak memberikan kuasa khusus kepada lembaga kejaksaan dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dan ada tidaknya konsekuensi hukum terhadap badan/instansi pemerintah yang tidak memberikan kuasa khususkepada lembaga kejaksaan dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan guna memperoleh data sekunder dilakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, teori-teori yang berkaitan dengan tugas dan wewenang jaksa pengacara negara. Sedangkan untuk memperoleh data primer dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai para responden dan informan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan badan/instansi pemerintah tidak memberikan kuasa khusus kepada lembaga kejaksaan dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara disebabkan karena adalah masih kurangnya kepercayaan kepada lembaga kejaksaan. Kondisi ini selanjutnya menimbulkan kurangnya minat Jaksa Pengacara Negara yang kurang optimal dalam penyelesaian perkara datum, anggapan masih kurangnya kemampuan JPN, anggapan bahwa Datun tidak sejajar dengan bidang lain serta fungsi dan wewenang JPN belum banyak dikenal boleh di kalangan stakeholders dan masyarakat pada umumnya. Konsekwensi hukum terhadap badan/instansi pemerintah yang tidak memberikan kuasa khusus kepada lembaga kejaksaan dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dapat dikatakan belum ada karena tidak ada ketentuan sanksi yang mengaturnya. Terhadap badan/instansi pemerintah tersebut tidak patuh pada ketentuan yang berlaku dan apabila menggunakan jasa pengacara atau advokad hanya berpengaruh pada anggaran yang digunakan untuk membiayai suatu perkara yang berkaitan dengan bidang perdata dan tata usaha negara serta nama baik dan wibawa pemerintah. Disarankan kepada lembaga legislatif dan eksekutif agar dapat segera mengkaji dan melakukan revisi Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan untuk dapat lebih memperjelas kedudukan fungsi serta tugas jabatan fungsional dari Bidang Datun. Disarankan kepada lembaga Kejaksaan agar dapat meningkatkan sumber daya Jaksa Pengacara Negara baik kualitas maupun kuantitas sehingga perkara yang ditangani jumlahnya dapat terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah Jaksa Pengacara Negara dan kemampuan dalam menangani perkara yang ada di samping berupaya lebih aktif untuk mencari stakeholders, sehingga semakin meningkat pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara. Disarankan kepada Kejaksaan Tinggi Aceh agar meningkatkan kinerja jaksa pengacara negara termasuk mengintruksikan untuk melakukan lebih banyak sosialisasi agar masyarakat serta instansi pemerintah serta BUMN dan BUMD mengenai keberadaan dan jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara. Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara dan Datun THE EXISTENCE OF THE PUBLIC PROSECUTION OFFICE AS A STATE’S ATTORNEY IN ENFORCING LAW IN THE FIELDS OF CIVIL AND ADMINISTRATIVE STATE (A Research Conducted in High Prosecution Office of Banda Aceh) By: AgusKelana Putra* Faisal A. Rani** Mahdi Syahbandir*** ABSTRACT Article 30 (2) of the Act Number 16, 2004 regarding the Public Prosecution Office of the Republic of Indonesia states that in the field of civil and administrative state, the prosecution oofice by a special mandate that might act either inside or outside a court for and in the name of the government”. The prosecution office might run its duties and functions in the field of civil and administrative states as the state attorney in terms of keeping the honour of the government. However, in its implementation there are prosecutors who are not fully used by the government istitutions, State’s Owned Companies, Regional Owned Companies in order to defend those interes in the civil and administrative satates. This research aims to explore reasons of government institutions that do not provide special mandate for the public prosecution office in tackling cases of civil and administrative satates and whether there is a legal consequence toward the governmental institutions tah do not provide the mandate for the govenmental bodies in handling the cases of civil and state administrative procedures. This is juridical empirical research and in order to obtain secondary data library research is conducted by reviewing statutes, textbooks, theories that are relevant to duties and function of the state’s attorney. Meanwhile, in order to obtain primary data field research is conducted by interviewing relevant respondents and infomants. The research shows that the reasons of government isntitutions for not providing special mandate for the prosecution office in handling civil and administrative state cases caused by lack of trust to the institutions of the prosecution office. The condition is then resulting in lacking the interest of the state attorney hence it is not optimal in settling civil and administrative state cases, the perception that the attorney is lack of capacity, and the cases are not relevant to other fileds andthe function and duties of the Attorney has not been eminentamongsstakeholders and community generally. There is no consequences of law towards institutions of government that are not providing mandate to the prosecution office in handling the civiland administrative state cases as there is no legislation on sanction regulting it. Towards institutions of the government that are not obeying the existing rules and if using the state attorney or satate’s lawyer is only depending on budget that is not used to fund a case relevant to civil and administrative state and honourand the government pride. It is recommended that both legislative and executive should soon explore and revise the ActNumber 16, 2004 on the Prosecution Office to explicitly explain the function and duties of the functional of the civil and administrtiv estate cases field. In addition, the prosecution office should increase human resource capacity of the attorney either quality or quantity hence cases that are being handled might increse in relation to the number of attorneys and the capacity in handling cases tried and should be more eefctivein finding stakeholders. Thus, the fucntion, duties, and authority of the Attorney increase as well. Moreover, the Hgh Office of Prosecution to increase the working qiaulityof the official in instructing to conduct publication for society and the government institution and its company and regional companyin regard with the existence and the kind of service provided by the State Attorney.

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PEMBUATAN SISTEM INFORMASI PENILAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI ACEH MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL(STUDIKASUS: KEJAKSAANTINGGI ACEH) (Rizwan Saputra, 2015)

PENAMBAHAN BEBERAPA FITUR PADA SISTEM INFORMASI KEJAKSAAN TINGGI ACEH MENGGUNAKAN PHP MYSQL (Mirza Sulthani, 2016)

ETIKA KERJA SEKRETARIS PADA KANTORRNKEJAKSAAN TINGGI ACEH (Ainul Rahmi, 2014)

UPAYA KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH) (Alfi Anzista, 2016)

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 61.K/TUN/2015 TENTANG PENETAPAN KOMISIONER KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA (Chairul Umam, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Copyright © 2015 Perpustakaan Unsyiah. Dikembangkan dengan menggunakan SLiMS.