Search :

Advance


TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS RODA EMPAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT ACEH BARAT)

Baca Online BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Haryanda - Personal Name
Subyek
Bahasa
Fakultas Fakultas Hukum
Tahun Terbit 2017

Abstrak/Catatan

(ADI HERMANSYAH, S.H., M.H.) Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa” Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (bulan) atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).” Meskipun Undang-Undang telah mengancam dengan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran, menurut data yang ada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Aceh Barat penyalahgunaan TNKB dinas ini masih terjadi. Tujuan penulisan sikripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab penyalahgunaan tanda nomor kendaraan dinas roda empat, menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran, serta menjelaskan hambatan dan upaya penanggulangan untuk mengurangi tindak pidana penyalahgunaan tanda nomor kendaraan dinas roda empat. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi dilakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis: buku-buku, doktrin, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer: melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan TNKB dinas adalah faktor kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum. Penerapan sanksi kepada pelaku adalah dengan acara melakukan penilangan, dan melakukan penyitaan terhadap pelat/TNKB. Hambatan tehadap penanggulangan pelanggaran ini adalah, sulit membedakan kendaraan dinas atau pribadi selain pada TNKB, kurangnya material TNKB dan kurangnya personil kepolisian lalu lintas, upaya-upaya untuk penanggulangan berupa bentuk preventif: meninggkatkan kedisiplinan para petugas, meningkatkan kualitas operasi rutin, mengadakan seminar, patroli dan razia rutin. Sedangkan bentuk upaya represif: penindakan terhadap pelaku dengan tegas, tepat, dan melalui pengadilan. Disarankan kepada pemerintah kabupaten Aceh Barat lebih dapat mengawasi kendaraan-kendaraan dinas operasional dengan memberikan Stiker atau tanda lainnya. Sehingga membantu kepolisian mengawasi TNKB dinas sesuai dengan fungsinya.

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI TEMPAT JASA CUCI KENDARAAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDA ACEH) (Rizka Yunita, 2017)

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGSA) (Agung Kurniawan B, 2016)

TINDAK PIDANA MODIFIKASI RANGKA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM DIREKTORAT LALU LINTAS KOTA BANDA ACEH) (MUHARLI NAUFAL, 2016)

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT MILIK RENTAL (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (CUT AGUSTINA MAULISHA, 2016)

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT PIDIE) (zikra, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Copyright © 2015 Perpustakaan Unsyiah. Dikembangkan dengan menggunakan SLiMS.