Search :

Advance


KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN SETELAH DIBERLAKUKANNYA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA UTANG PAJAK DI BANDA ACEH

Baca Online BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Gebrina Malahayati - Personal Name
Subyek
Bahasa
Fakultas
Tahun Terbit

Abstrak/Catatan

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN SETELAH DIBERLAKUKANNYA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA UTANG PAJAK DI BANDA ACEH Gebrina Malahayati Mahdi Syahbandir Azhari ABSTRAK Salah satu faktor keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara adalah dengan adanya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Akan tetapi, kondisi ideal ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak menunaikan kewajibannya. Kondisi tersebut menyebabkan masih ada wajib pajak yang miliki utang pajak. Terhadap utang pajak tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atau berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang penghapusan sanksi administrasi bunga. Penelitian ini bertujuan untuk : mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi bunga utang pajak di Banda Aceh, mengetahui dan menjelaskan pengaruh penghapusan sanksi administrasi bunga utang pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Banda Aceh serta mengetahui dan menjelaskan alasan fasilitas penghapusan sanksi administrasi bunga utang pajak di Banda Aceh tidak dapat terealisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari subyek yang diteliti. Dengan sumber data adalah (1) data primer, diperoleh dengan melakukan studi lapangan (field Research) seperti melakukan wawancara dengan responden dan informan yang terkait dengan penelitian ini, dan (2) data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. untuk selanjutnya diuraikan dengan teknik deskriptif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Utang Pajak Tahun 2015 di Banda Aceh, dilakukan berdasarkan mekanisme yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015. Pengaruh Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Utang Pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Banda Aceh, tidak memiliki dampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak, karena tidak ada satu pun wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi bunga berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Fasilitas Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Utang Pajak di Banda Aceh tidak dapat terealisasi antara lain karena : Sangat sedikit wajib pajak yang memenuhi syarat formil; wajib pajak tidak mengetahui dan tidak memiliki pemahaman terhadap kebijakan tersebut; wajib pajak masih menganggap bahwa administrasi pengajuan kebijakan penghapusan sanksi administrasi bunga terlalu rumit; dan memerlukan waktu dalam melengkapi dokumen terkait prosedurnya, dimana jangka waktu pelaksanaan yang hanya satu tahun saja. Adapun saran yang berikan dalam penulisan ini adalah (1) Pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi bunga utang pajak seharusnya ditindaklanjuti dengan penegakkan hukum secara konsisten; (2) Direktorat Jenderal Pajak dalam mencanangkan program tahun pembinaan pajak seharusnya dilaksanakan tidak dalam waktu yang terlalu singkat; (3) Direktorat Jenderal pada saat menerbitkan peraturan terkait dengan perpajakan sebaiknya melakukan sosialisasi yang lebih intensif, dengan demikian akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dengan penuh kesadaran. Kata kunci : Administrasi, Kepatuhan, Pajak, Pajak Penghasilan, Perpajakan, Sanksi, Wajib Pajak. A TAXPAYER'S OBEDIENCE IN PAYING INCOME TAX AFTER THE IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE INTEREST SANCTION ABOLITION IN BANDA ACEH By Gebrina Malahayati Mahdi Syahbandir Azhari*** ABSTRACT One of the successful factors in collecting tax at a state is by the obligation of taxpayers' obedience to pay tax on due date. However, this ideal condition is not always happening. There are many factors that are causing taxpayers not obeying the obligation. Such condition has caused many taxpayers having tax loans. Towards the loans, it has administrative sanction such as 2% monthly or based on Article 19 (1) of the Act Number 28, 2007 on the Third Amendment of the Act Number 6, 1983 on General Rules and Tax Conducts' Procedures. Based on such rules, the government has issued the policy worded in Finance Minister Regulation Number 29/PMK.03/2015 on the Abolition of Administrative Interests Sanction. This research is going to know and explain the implementation of the abolition of tax administrative interest sanction in Banda Aceh, to know and explain the influence of the Abolition of Tax Administrative Interest Sanction on the income taxpayers' obedience in Banda Aceh, and to explain the facility reasons of the abolition of tax administrative interest sanction in Banda Aceh that is not being realized. This is juridical empiric research by using qualitative approach as the aims is to obtain a description from the research subject that is being observed. The data comprise of (1) primary data, obtained from field research such as interview with respondents and informants relating to the research, and (2) secondary data comprising of primary, secondary, tertiary legal sources. Then the data are analyzed by using descriptive analysis. The research shows that the implementation of the abolition of tax administrative interest sanction of 2015 in Banda Aceh was conducted based on the mechanism worded in the Finance Minister Regulation Number 29/PMK.03/2015. The influence of the influence of the abolition of tax administrative interest sanction on the income taxpayers' obedience in Banda Aceh, has not impacted on the increase of taxpayers' obedience and in increasing the potent of tax income as the revenue, as there is no one taxpayer applying of the abolition of tax administrative interest sanction based on Article 19 (1) of the Act on General Rules and Tax Conducts' Procedures of Taxation. The facility of the Abolition of Tax Administrative Interest Sanction in Banda Aceh cannot be realized as following factors: there are only a few tax payers fulfilling formal requirements; taxpayers do not know and they have no understanding on the policy; the taxpayers still consider that the administrative application policy of the Abolition of the abolition of tax administrative interest sanction is too complicated; and it needs time in complementing procedural documents, the implementation time is only one year indeed. It is recommended that (1) the a abolition of tax administrative interest sanction should be followed by a consistent law enforcement; (2) the government in planning the program of tax guidance year should not be conducted in a very short time; (3) the Government in issuing related rules of taxation should intensively published to the public, thus it will encourage taxpayers to conduct its obligation with full of awareness. Keywords: Administrative, Obedience, Tax, Income Tax, Taxation, Sanction, Taxpayer.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN KETEGASAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA HOTEL DALAM MEMBAYAR PAJAK HOTEL (Suryani, 2016)

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN SETELAH DIBERLAKUKANNYA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA UTANG PAJAK DI BANDA ACEH (Gebrina Malahayati, 2017)

PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, SANKSI PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH TAHUN 2012-2015) (Nanda Rizki Putri, 2016)

ANALISIS PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DAN PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (SURVEI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TAPAKTUAN 2012-2015) (KHAFIA MUTIA, 2016)

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN MEMBAYAR PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN (STUDI EMPIRIS PADA KOPERASI DI KOTA BANDA ACEH) (Mahfud, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Copyright © 2015 Perpustakaan Unsyiah. Dikembangkan dengan menggunakan SLiMS.