Search :

Advance


IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ACEH DI BIDANG PENDIDIKAN

Baca Online BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Cut Meutia - Personal Name
Subyek
Bahasa
Fakultas
Tahun Terbit

Abstrak/Catatan

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ACEH DI BIDANG PENDIDIKAN Cut Meutia Eddy Purnama Saleh Sjafei ABSTRAK Majelis Pendidikan Aceh (MPD) dibentuk pada tanggal 31 Agustus 1990 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 420/435/1990. Kepengurusan MPD dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, untuk kesempurnaan Qanun Nomor 23 Tahun 2002 dibentuk Qanun No 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Aceh. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, MPD belum melaksanakannya dengan maksimal, stakeholder belum dapat merasakan implementasi tugas dan fungsi MPD Provinsi. Oleh karena itu, masalah pokok penelitian ini adalah (1) bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi MPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan? (2) Apa konsekuensi hukum terhadap tugas dan fungsi MPD yang tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang peranan MPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan berusaha mencari solusi dari konsekuensi hukum yang timbul dari fungsi dan tugas MPD yang tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis (descriptive analitis research, Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan data-data atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. Sumber data pada penelitian ini bersumber dari data primer, sekunder dan tersier untuk membuat perencanaan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu untuk mengetahui bagaimana implementasi tugas dan fungsi Majelis Pendidikan Daerah Provinsi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa MPD belum menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik sesuai dengan Qanun No 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja MPD. Selain itu, keberadaan MPD sebagai lembaga independent yang bertugas untuk merumuskan kebijakan penyelenggaraan keistimewaan di bidang pendidikan belum berjalan dengan optimal. Hal demikian terjadi karena norma atau aturan yang mengatur hubungan hukum antara Eksekutif, Legislatif dan MPD tidak mengikat. Hubungan MPD dengan Eksekutif dan Legilatif hanya bersifat memberi nasehat. Pengaturan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam Qanun No 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja MPD masih bersifat rekomendasi. Pemerintah Daerah belum sepenuhnya melibatkan MPD dalam pengambilan keputusan atau melaksanakan kebijakan daerah dalam hal pendidikan. Peneliti menyarankan supaya MPD meningkatkan komunikasi, menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan. Peneliti juga menyarankan agar Pemerintah Daerah dapat merevisi atau mencabut Qanun No 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja MPD untuk disesuaikan kembali dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 220 Ayat (1) dan (2). Peneliti juga menyarankan supaya Pemerintah Aceh bersungguh-sungguh melibatkan MPD dalam setiap pengambilan kebijakan di bidang pendidikan agar MPD bisa bersinergi dengan Pemerintah Aceh untuk bersama-sama membangun pendidikan yang lebih berkualitas. Kata kunci: Kewenangan MPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah THE IMPLEMENTATION OF DUTY AND FUNCTION OF THE PROVINCE EDUCATION BOARD IN RUNNING THE ACEH GOVERNMENT IN THE EDUCATION FIELD Cut Meutia Eddy Purnama Saleh Sjafei ABSTRACT Aceh Education Board (MPD) is established on 31, 1990 by the Governor Decree of Aceh Special Region Number 420/435/1990. The organization of MPD is created based on Qanun (local law) Number 23, 2002 regarding Education Conduct, for the completeness of Qanun Number 23, 2002 is established Qanun Number 3, 2006 regarding the Organization Arrangement and the Organization Structure and Working Structure of the MPD. In conducting its duty and function, the body has not yet conducted its duty maximally, stakeholders has not enjoyed the implementation of duty and function of the MPD. Thus, the main problems are (1) how is the implementation of duty and function of the MPD in conducting local governance in the education field? (2) What is the legal consequence towards duty and function of the MPD that is not conducted in accordance with the laws. This research aims to explore the roles of the MPD in conducting the governance conduct in Aceh and strives to find solution from the consequence of law raised from duty and function of the MPD that is not based on the existing laws. This is descriptive analytical research. The method applied is descriptive analytical qualitative by describing data or provide phenomena that are exist either natural phenomena or handmade phenomena hence it may give the clarity towards the fact and reality. The sources of data in this research are primary, secondary, and tertiary data in making a planning systematically, factual, and accurate regarding facts and kind of population or certain regions in exploring how the implementation of duty and function of the MPD of Province. The research shows that the MPD has not conducted its duty and function well as demanded by Qanun Number 3, 2006 on the Organization Arrangement and the Organization Structure and Working Structure of the MPD. Apart from that, the existence of MPD as independent state institution having duty to enact policy of the implementation in the education field has not been optimally working. It results from norms or rules regulating the relationship of law between executive, legislation and MPD is not binding. Its relationship with such two bodies is only providing advises. The regulation of duty, functions and authority in Qanun Number 3, 2006 the Organization Arrangement and the Organization Structure and Working Structure of the MPD is still recommendation form. The local government has not fully involved MPD in the decision making or implementing the local policy in regard with education. It is recommended that the MPD should increase communication, cooperate with stakeholder’s parties of the education. In addition, the local government should revise or nullify of Qanun Number 3, 2006 the Organization Arrangement and the Organization Structure and Working Structure of the MPD in order to be tailored with the Act Number 11, 2006 on the Aceh Governance as mentioned in Article 220 (1) and (2). Moreover, the Aceh Government should involve MPD in every decision-making in the education field hence MPD can work together with to develop better education. Keyword: Authority MPD in Conducting Local Governance

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

KEWENANGAN ANTARA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH DENGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIDIKAN ACEHRN(STUDI DI MPD DAN LPMP PROVINSI ACEH) (Mawardi, 2015)

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG CAMAT DALAM MEMBINA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN PP NOMOR 19 TAHUN 2008 DI KECAMATAN KUALA KABUPATEN BIREUEN (RATNA MEUTIA, 2013)

FUNGSI DAN WEWENANG TUHA PEUET DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DI DESA UJONG KAREUNG KECAMATAN SUKAJAYA KOTA SABANG) (salamun, 2013)

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA APARATUR DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DESA SUAK RIBEE KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN (Siti Kurniati, 2017)

FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA DALAM PENGAWASAN TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN KAITANNYA DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (T. RENDYANSYAH, 2013)

  Kembali ke sebelumnya

Copyright © 2015 Perpustakaan Unsyiah. Dikembangkan dengan menggunakan SLiMS.