Search :

Advance


KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH SINGKIL TERHADAP PENGANGKATAN TENAGA KERJA HONORER KATEGORI II MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Baca Online BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Nurul Fajri - Personal Name
Subyek
Bahasa
Fakultas
Tahun Terbit

Abstrak/Catatan

vi i ABSTRAK KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH SINGKIL TERHADAP PENGANGKATAN TENAGA KERJA HONORER KATEGORI II MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (vii i , 80), pp., bibl., app., ( Zainal Abidin, SH, M.Si ) Kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk menyelesaikan permasalahan - permasalahan pengrekrutan tenaga honorer kategori II masih belum teratasi , terutama bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi seperti pada suatu instansi pemerintahan , namun belum ada kejelasan mengenai statusnya karena belum juga diangkat menjadi PNS. Sehingga timbulnya isu- isu politik seperti halnya terjadi indikasi janji politik, politik uang, lobi politik dan neopotisme. Hal ini dampak dari lam batnya proses pengangkatan tenaga honorer kategori II menjadi CPNS seperti yang dilaksanakan oleh BKPP Kabupaten Aceh Singkil. Tujuan dari penelitian ini adalah u ntuk mengetahui proses pegangkatan tenaga kerja honorer kategori II menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Serta u ntuk mengetahui faktor- faktor yang menjadi penghambat pegangkatan tenaga kerja honorer kategori II menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Aceh Singkil . Data yang diperlukan dalam penelitian ini di peroleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara informan, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku, skripsi, jurnal, peraturan perundang - undangan dan bahan lainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian i ni menunjukkan bahwa proses pengangkatan tenaga honorer kategori II sudah sesuai dengan PP Nomor 56 Tentang Pengangkatan Tenaga Kerja Honorer Menjadi CPNS. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS berdasarkan peraturan pemerintah ini dapat dilakukan apabila tenaga honorer tersebut memenuhi syarat yang sudah ditentukan secara peraturan perundang - undangan dan peraturan lainya. Juga faktor- faktor yang menjadi penghambat pengangkatan ini terdapat beberapa kendala seperti kurang tegasnya payung hukum, buruknya etika politik ditandai dengan buruknya birokrasi pada pelayanan publik, dan faktor anggaran untuk proses pengangkatan pegawai honorer ini. Namun hal ini juga disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan tranparansi dengan badan anggaran untuk segera direalisasikan . Kesimpulan penelitian ini bahwa BKPP Aceh Singkil dalam pengangkatan tenaga kerja honorer sudah sejalan dengan peraturan yang ada, transparan dan juga tidak terkesan neopotisme. Kata Kunci : Kebijakan, Tenaga Kerja Honorer Kategori II, Pegawai Negeri Sipil NURUL FAJRI, 2016

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

KEWENANGAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN STRUKTURAL ( SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA ) (Iswandi, 2017)

KEWENANGAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN STRUKTURAL ( SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA ) (Iswandi, 2017)

PERANAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDISTRIBUSIAN TENAGA GURU DI KABUPATEN PIDIE (Sayed Muhajjir, 2013)

PROFIL PEREMPUAN PEKERJA PADA INSTANSI PEMERINTAHRNDI KECAMATAN DARUL IMARAHRNACEH BESAR (nanda elian sari, 2014)

PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL, LINGKUNGAN KERJA, DAN PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP KEPUASAN KERJA SERTA DAMPAKNYA PADA KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR (Iradian Ardhi, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Copyright © 2015 Perpustakaan Unsyiah. Dikembangkan dengan menggunakan SLiMS.