//

IMPLIKASI PROSES REKRUTMEN TERHADAP INDEPENDENSI PANWASLIH ACEH DALAM PILKADA TAHUN 2017 DI PROVINSI ACEH (SUATU KAJIAN TENTANG PROSES RECRUITMENT PANWASLIH ACEH DALAM INDEPENDENSI DI PROVINSI ACEH )

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Ferzi Falevi - Personal Name

Abstrak/Catatan

Panwaslih Aceh mulai terbentuk pada pilkada serentak Tahun 2017 dengan mekanisme perekrutan diusulkan oleh tim panja DPRA komisi Idengan berpedoman pada Pasal 60 undang-undang Nomor: 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Panwaslih Aceh lembaga yang bersifat add hoc (sementara) dan independen, tetapi dalam proses rekrutmen masih jauh dengan nilai Independensi. Tujuan penelitian yaituuntuk menjelaskan proses rekrutmen Panwaslih Aceh dalam pengawasan Pilkada dan menganalisis independensi proses rekrutmen Panwaslih Aceh di dalam Penyelenggaran Pilkada serentak tahun 2017 di Provinsi Aceh. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan (primer) dan penelitian kepustakaan (sekunder). Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak informan dan observasi partisipan. Sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku, jurnal, website dan bacaan yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen anggota Panwaslih Aceh dilakukan dengan membentuk tim seleksi (timsel) oleh panja DPRA. Kemudian nama-nama anggota yang lolos seleksi diserahkan timsel kepada panja komisi I DPRA, yang kemudian nama- nama anggota tersebut diusulkan oleh panja DPRA untuk dijadikan sebagai anggota Panwaslih Aceh. Di dalam proses rekrutmen anggota Panwaslih Aceh belum sesuai dengan nilai indpendensi atau masih adanya intervensi dari segi ek sternal. Maka dapat disimpulkan bahwa Panwaslih Aceh diberi wewenang sebagai lembaga yang mandiri atau independen, tetapi dalam proses rekrutmen masih adanya campur tangan DPRA atau dapat dikatakan tidak independen. Diharapkan kepada pihak eksekutif, legislatif serta lembaga yang terkait lainnya, pada pilkada selanjutnya untuk sama -sama saling menjaga netralitas dan independensi disetiap lembaga yang terbentuk. Terutama lembaga yang berkaitan dengan proses Penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada Aceh, seperti KIP dan Panwaslih Aceh, harus sesuai koridor tanpa adanya intervensi. Juga harus adanya revisi terhadap UUPA mengenai pembentukan Penyelenggara Pilkada yang dapat menurukan nilai independen, demokrasi, netralitas dan timbulnya konflik. Kata Kunci: Panwaslih Aceh, Rekrutmen, Independensi dan Pilkada FERZI FALEVI 2017 ABSTRAK IMPLIKASI PROSES REKRUTMEN TERHADAP INDEPENDENSI PANWASLIH ACEH DALAM PILKADA TAHUN 2017 DI PROVINSI ACEH Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (Zainal Abidin, SH, M.Si, M.H) (xiii, 59), pp., bibl., app.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN (PANWASLIH) DALAM PENGAWASAN PILKADA 2017 DI KOTA BANDA ACEH (Irfan Ramadhan, 2018)

PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR, INTEGRITAS AUDITOR, PROFESIONALISME AUDITOR, ETIKA PROFESI DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA AUDITOR DI BPK PERWAKILAN PROVINSI ACEH (Dwi Sumartono Agung Kurniawan, 2016)

PERAN PANWASLIH TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK PILKADA 2017-2022 (STUDI PENELITIAN PENYELESAIAN KONFLIK TERKAIT KASUS PERUSAKAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN ACEH BESAR) (Amirul Hadi, 2018)

UPAYA PANWASLIH ACEH MENGUSUT KASUS POLITIK UANG PADA PILKADA TAHUN 2017 DI PIDIE JAYA (Aulia Rahmat, 2017)

UPAYA DAN KENDALA PANWASLIH KABUPATEN BIREUEN DALAM MENGUNGKAPKAN KASUS MONEY POLITIC PADA PILKADA TAHUN 2017 DI KABUPATEN BIREUEN (Rangga Yolanda, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy