Search :

Advance


PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA BANDA ACEH

Baca Online BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Dina Muslyati - Personal Name
Subyek
Bahasa
Fakultas
Tahun Terbit

Abstrak/Catatan

ABSTRAK DINA MUSLYATI : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pengobatan Tradisional Dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen di Kota Banda Aceh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii, 96) pp., bibl., tabl., app. Dr. Sri Walny Rahayu. S.H., M.Hum Kewajiban dan Tanggungjawab pelaku usaha berizin pengobatan tradisional dalam Pasal 7 dan Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 9 Undang-undang Kesehatan telah diatur untuk melindungi hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 4 Undang-undang Kesehatan. Namun dalam praktiknya di Kota Banda Aceh hak-hak konsumen belum maksimal mendapatkan perlindungan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Faktanya 40 pengobatan tradisional yang telah memiliki izin masih ada yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen seperti ditemukannya iklan-iklan yang menyesatkan, sarana dan prasarana pengobatan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan konsumen pengobatan tradisional dalam praktiknya di Kota Banda Aceh, hambatan dalam pelayanan kesehatan pengobatan tradisional, mekanisme penyelesaian sengketa dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan konsep legal positif dengan cara mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum perlindungan konsumen dan hukum kesehatan dan peraturan dibawahnya. Data penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan didukung oleh data primer dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui hak-hak konsumen dan kewajiban pengobat tradisional masih belum terpenuhi, penerapan sanksi yang tidak tegas sehingga pengobat tradisional melalaikan kewajibannya. Hambatan-hambatan yang ditemukan disebabkan oleh konsumen, pengobat tradisional, dan juga pemerintah. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dalam dan di luar pengadilan. Pembinaan dan pengawasan pemerintah masih kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintahan, tidak berfungsinya lembaga swadaya masyrakat, belum terbentuknya tim terpadu untuk fungsi monitoring terhadap pelayanan kesehatan tradisional. Saran yang dapat ditarik dari penelitian ini pelaku usaha harus memiliki iktikad baik untuk memenuhi hak-hak konsumen dan konsumen sendiri harus teliti memilih pelayanan pengobatan tradisional. Pengawasan secara berkala pada pengobat pelayanan kesehatan tradisional dan sosialisasi kepada masyarakat. Perlunya kerjasama antara lembaga untuk membentuk Tim Terpadu dan Qanun Pelayanan Kesehatan Tradisional di Kota Banda Aceh juga perlu untuk dibuat.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PELAYANAN KEFARMASIAN OLEH PELAKU USAHA APOTEK DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN BIDANG KESEHATAN DI KOTA BANDA ACEH (MUHAMMAD FIKHRI MIHARDY, 2016)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (cut cika amelia, 2014)

PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TRADISIONAL DI KOTA BANDA ACEH (Nurul Asmah, 2016)

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERKORELASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN SAYURAN DI PASAR TRADISIONAL KOTA BANDA ACEH (IRNA MULYANTI, 2016)

HUBUNGAN KEPATUHAN PETUGAS KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DENGAN TINGKAT KEBERHASILAN PROGRAM PENGOBATAN PENYAKIT KUSTA DI RUMAH SAKIT KUSTA LAU SIMOMO KABAN JAHE (Ade Setiawati Hasibuan, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Copyright © 2015 Perpustakaan Unsyiah. Dikembangkan dengan menggunakan SLiMS.