//

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENTERI DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN TINGGI (SUATU PENELITIAN DI KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA BANDA ACEH)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Zulfikar - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK ZULFIKAR PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERGURUAN 2017 TINGGI SWASTA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENTERI DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN TINGGI (Suatu Penelitian di Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 55),pp.,bibl. (Dr. Dahlan, S.H.,M.Hum.M.Kn) Dalam Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa, Setiap penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak memperoleh izin menteri dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun fakta dilapangan pendidikan tinggi kerap didirikan dan diselenggarakan secara ilegal atau tanpa izin pemerintah yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, hal ini dapat menyebabkan keresahan dalam masyarakat karena dapat merugikan mesyarakat. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dua Prodi dari STIkes CB yang tidak memiliki izin menyelenggarakan pendidikan tinggi tidak diproses secara pidana, untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi pidana terhadap perguruan tinggi swasta yang tidak memiliki izin menteri, dan untuk mengetahui upaya penanggulangan dalam penerapan sanksi pidana terhadap perguruan tinggi swasta yang tidak memiliki izin menteri. Data diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku teks, peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pihak Kopertis selama ini telah memberikan peringatan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap STIkes CB, namun hingga saat ini STIkes CB diketahui masih terlihat aktif melakukan proses belajar mengajar. Hambatannya mahasiswa akan mengalami kerugian jika STIkes CB tidak mengurus Izin Menteri dari Kementerian, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi proses belajar di STIkes CB tidak dihentikan. Upaya penanggulangan preventif dilakukan dengan cara pengawasan dan pembinaan, dan penanggulangan reprensif dilakukan secara menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan Badan Penyelenggara STIkes CB, menyampaikan surat peringatan pertama dan kedua yang ditujukan kepada Pimpinan Badan Penyelenggara STIkes CB, , menyurati pihak Direktur Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI Di Jakarta. Disarankan untuk kedepannya diperlukan upaya lanjutan untuk dapat menyelesaikan perkara ini, agar untuk mendapat lulusan yang baik dan masa depan yang lebih baik. Dilakukan publikasi setiap kampus yang tidak mempunyai izin Menteri melalui media masa.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG BEROPERASI TANPA IZIN (Nur Hidayati, 2017)

PENGARUH PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP KEPUASAN KERJA DOSEN SERTA DAMPAKNYA PADA KINERJA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI BANDA ACEH (Muhammad, 2015)

KINERJA DOSEN DALAM MELAKUKAN PENELITIAN UNTUK PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI SWASTA PADA UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH BANDA ACEH (ALI UMAR, 2018)

PENGUJIAN MODEL LOYALITAS MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI ACEH (Halimatussakdiah, 2018)

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISWA SMK NEGERI 1 BANDA ACEH MELANJUTKAN STUDI KE PERGURUAN TINGGI (Rita Zahara, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy