Search :

Advance


KEWENANGAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN STRUKTURAL ( SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA )

Baca Online BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Iswandi - Personal Name
Subyek
Bahasa
Fakultas Fakultas Pasca Sarjana
Tahun Terbit 2017

Abstrak/Catatan

KEWENANGAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAMJABATAN STRUKTURAL (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Barat Daya ) Iswandi * * Suhaimi ** Gausyah *** Aparatur sipil negara yang merujuk pada pasal 1 UU Nomor 5 tahun 2014 adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah. Dalam hal pengangkatan Aparatur sipil negara dalam jabatan struktural didasarkan atas prestasi kerja disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dapat dipercaya, serta syarat- syarat objektif lainnya “Dalam Pasal 14, 15 dan 16 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan aparatur sipil negara dalam Jabatan Struktural. Guna tercapainya Aparatur Sipil Negara yang akan diangkat dalam jabatan struktural maka perlu suatu lembaga atau badan yang mengkeordinir atau menyeleksi Aparatur Sipil Negara yang akan diangkat dalam jabatan struktural dalam hal ini dibentuklah “Baperjakat” secara rinci dijelaskan kepanjangan Baperjakat yaitu Badan pertimbangan pangkat dan jabatan, tugas pokok hingga susunan anggotanya. Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 100 Tahun 2000 dinyatakan, bahwa untuk menjamin pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan struktural eselon II kebawah setiap instansi dibentuk Baperjakat, dalam hal ini Baperjakat menurut aturan yang berlaku merupakan harus badan atau lembaga yang mengurusi urusan aparatur sipil negara yang yang akan di angkat atau pun dipromosikan dalam suatu jabatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini bertjuan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang pertimbangan apa saja yang diberikan baperjakat kepada Bupati Aceh Barat Daya bagi Agar Aparatur sipil negara yang akan diangkat dalam jabatan struktural.Sejauhmana keterlibatan Baperjakat dalam melakukan seleksi bagi Agar Aparatur sipil negara yang akan diangkat dalam jabatan struktural.Kendala dan upaya apa saja yang dilakukan Baperjakat dalam melakukan seleksi Agar Aparatur sipil negara yang akan diangkat dalam jabatan struktural. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dan metode penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan mencakup data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selain itu juga ditentukan data primer yang diperoleh dengan penelitian lapangan, dengan menentukan responden dan informan. Setelah data dikumpulkan, maka akan dianalisa secara kualitatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran dari Baperjakat Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mengangkat atau memilih Pegawai Negeriyang akan diangkat dalam jabatan struktural adalah hanya sebatas wewenang urusan menyeleksi administrasi,hal ini menunjukan bahwa Baperjakat tidak terlibat dalam pengambil keputusan akhir akan tetapi hanya melakukan tugas administrasi untuk di ajukan kepada Kepala Daerah untuk diambil keputusan pegawai negeri yang akan menduduki jabatan struktural. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil pada jabatan struktural, peran Baperjakat merupakan pihak yang berperan aktif dalam hal pengangkatan atau pemberian promosi aparatur sipil Negara yang diangkat dalam jabatan struktural untuk terjaminnya kualitas aparatur sipil Negara yang akan diangkat pada jabatan struktural dengan pertimbangan yang objektif dan jauh dari interpensi dari pihak manapun agar aparatur sipil Negara yang akan dipromosikan pada jabatan struktural benar-benar teruji kualitasnya, dimana indikator keberhasilan tugas baperjakat dalam pengangkatan pegawai negeri pada jabatan struktural adalah dengan melihat kompetensi jabatan, prestasi kerja,, pengalaman, pengetahuan,keterampilan dan lain-lain. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang pengangkatan pegawai negeri pada jabatan struktural setidaknya hal dan yang menjadi syarat mutlak seorang aparatur sipil Negara yang akan diangkat dalam jabatan struktural harus terpenuhi, akan tetapi kepala Pemerintahan selaku pembina kepegawaian memiliki kebijakan penuh dalam hal pengambilan keputusan untuk pengangkatan aparatur sipil negara dalam jabatan struktural, sedangkan baperjakat hanya sebatas uruan administrasi dan memberi masukan kepada kepala daerah selaku pembina kepegawaian terhadap aparatur sipil negara yang akan diangkat dalam suatu jabatan struktural. Disarankan agar implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2003 harus dilaksanakan agar pengangkatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya betul-betul terjaga kualita dan kapasitas bagi Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural, dan juga peran dari Baperjakat dalam pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan struktural tidak hanya sebatas urusan seleksi administrasi dan masukan ataupun diinterpensi oleh pihak yang berkepentingan akan tetapi Kepala Daerah dalam hal ini pejabat Pembina Kepegawaian setidaknya diberikan kewenangan penuh kepada Baperjakat dalam urusan pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan struktural sehingga jauh dari kesan kolusi dan nepotisme sehingga membuat Aparatur Sipil Negara yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat bekerja secara profesional dan berkualitas guna menunjang karier kepegawaiannya

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

KEWENANGAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DALAM PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN STRUKTURAL ( SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA ) (Iswandi, 2017)

MOBILISASI SUMBER-SUMBER ADMINISTRASI OLEH CALON PETAHANA PADA PEMILUKADA SUBULUSSALAM TAHUN 2013 (Riki Rustandi, 2017)

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN (SUATU PENELITIAN DI PROVINSI ACEH) (Wirza Fahmi, 2017)

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN PADA DINAS KABUPATEN ACEH BARAT DAYA (SUATU KAJIAN DARI PERSPEKTIF GENDER) (NISAUL HASANAH, 2014)

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA, PERENCANAAN ANGGARAN DAN PENGAWASAN INTERN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA ( Muhammad Isnaini, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Copyright © 2015 Perpustakaan Unsyiah. Dikembangkan dengan menggunakan SLiMS.