//

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PRAJURIT TNI AD (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER 1 -01 BANDA ACEH)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Dedi Wijaya - Personal Name

Abstrak/Catatan

Penanggulangan Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit TNI AD (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,51),pp.,bibl.,tabl. ABSTRAK Dedi Wijaya, 2017 Dr. Mohd. Din, S.H., M.H. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan Diancam karena desersi, Militer, “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari”. Namun pada kenyataannya masih terdapat anggota prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana desersi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota prajurit TNI AD dan mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota prajurit TNI AD. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder yaitu dengan mempelajari buku, teori, perundang undangan serta tulisan ilmiah. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor penyebab terjadinya tindak pidana desersi yaitu faktor mental (psikologi), faktor keluarga, faktor tidak bisa mengelola keuangan dengan baik (faktor ekonomi), faktor pergaulan (lingkungan). Upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana desersi terdiri dari upaya preventif berupa pengawasan serta penyuluhan hukum tentang kewajiban dan larangan yang berlaku di lingkungan TNI AD yang sifatnya secara terus-menerus dan berkelanjutan. Upaya represif berupa penjatuhan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun sampai paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan serta penjatuhan pidana tambahan pemecatan apabila melakukan pengulangan tindak pidana desersi. Disarankan kepada setiap anggota prajurit TNI AD agar dapat memahami serta memapatuhi isi dari Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman sikap dan berprilaku seorang anggota prajurit TNI AD. Kepada setiap satuan TNI AD mengadakan evaluasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana desersi secara bertahap dan pengawasan internal sebagai salah satu fungsi komando TNI AD. Menindak secara tegas siapa pun anggota TNI AD yang terlibat pe rkara tindak pidana dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN PRAJURIT TNI DARI DINAS MILITER (Mokhammad Alfan, 2016)

TINDAK PIDANA TIDAK HADIR TANPA IZIN DALAM WAKTU DAMAI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH) (Muhammad Jabirullah, 2018)

PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP ANGGOTA TNI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH) (YULIA LESTARI, 2016)

KEWENANGAN PENGADILAN MILITER I–01 BANDA ACEH DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OKNUM ANGGOTA TNI DI ACEH (Erna Kurniawati, 2018)

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT UNTUK TUJUAN BERPOLIGAMI YANG DILAKUKAN OLEH RNTENTARA NASIONAL INDONESIA (ERVINA FATMAWATY, 2014)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy