//

KONSEPSI PIDANA HUDUD DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (KAJIAN YURIDIS KOMPARATIF DENGAN KONSEPSI PIDANA HUDUD DALAM SYARIAH PENAL CODE ORDER, 2013 BRUNEI DARUSSALAM)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Aharis Mabrur - Personal Name
Fakultas Fakultas Pasca Sarjana
Tahun Terbit 2017

Abstrak/Catatan

Secara konseptual, pidana hudud itu unik dan berbeda dibandingkan konsep hukum pidana manapun. Pemidanaannya tidak semata-mata atas adanya kerugian orang lain karena merupakan pelanggaran hak Tuhan. Pidananya dikenal berat, tertentu, tetap, dan tidak dapat dihapuskan namun diimbangi dengan pembuktiannya yang ketat dan kompleks, serta berdimensi ibadah. Meski Aceh dan Brunei berakar pada budaya Melayu Islam-Sunni Syafi’iyah namun konsepsi pidana hudud dalam Qanun Jinayat Aceh (QJA) terindikasi berbeda dari Kanun Hukuman Jinayat Brunei (KHJB), dan perbedaan tersebut diduga kuat berimplikasi pada formulasi ketentuan pidananya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya konsepsi pidana hudud dalam QJA, implikasinya terhadap formulasi ketentuan pidana, serta hal-hal yang memengaruhinya, terutama dari perspektif perbandingan hukum. Metode penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, historis, dan perbandingan hukum. Sumber data utama berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah terkumpul diklasifikasi dan disusun dalam bentuk naratif, diolah mengunakan metode deduktif serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan:1) Secara umum konsepsi pidana hudud dalam QJA memiliki kesamaan dan/atau kemiripan konseptual dengan pemikiran fikih klasik, khususnya Mazhab Hanafi. Akan tetapi, beberapa substansi tertentu cenderung berbeda dari konsep dasar yang dikenal luas dalam khasanah mazhab-mazhab fikih Sunni. Materi-muatannya belum terklasifikasi dengan lengkap namun secara keseluruhan membentuk sebuah konsepsi hudud —fikih baru— yang lebih moderat dan khas Aceh-Indonesia. Jadi secara substantif banyak berbeda dibandingkan KHJB yang materi muatannya lebih luas dan sepenuhnya merepresentasikan fikih mazhab Syafi’i; 2) Konsepsi tersebut berimplikasi pada bercampurnya sanksi hudud dan ta’zir dalam formulasi ketentuan pidananya sehingga hakim berwenang menerapkan sistem kumulatif-alternatif; dan 3) Konsepsi pidana hudud dalam QJA dan KHJB dipengaruhi adanya perbedaan paradigma legislasi hukum Islam antara keduanya. Untuk menciptakan keselarasan antar norma dan mengukuhkan dimensi ukhrawi/ibadah, disarankan materi muatan QJA disusun secara lebih komprehensif dan sistematis sesuai klasifikasinya. Dalam pemidanaannya, kiranya QJA dapat melihat perbandingan dari “dua stelsel ketentuan pidana” dalam KHJB. Terakhir, sebagai the living law maka wajar sekiranya fikih mazhab Syafi’i diprioritaskan dalam proses legislasi hukum Islam namun dengan tetap mengedepankan aspek relevansi dan tanpa mengekang kreatifitas pemikiran. Kata Kunci: Hudud, Kanun Hukuman Jinayat Brunei, Qanun Jinayat Aceh

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PERBEDAAN TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL DALAM PERUMUSAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Verdy Suhendar, 2016)

PERBANDINGAN PENGATURAN MINUMAN MEMABUKKAN DI DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DENGAN KUHP (T Aga Risky Raden, 2017)

CONCURSUS DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN QANUN JINAYAT (T. Farid Arisyah, 2017)

KAJIAN NORMATIF TENTANG HAK KORBAN PEMERKOSAAN ATAS RESTITUSI BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (MUNANDAR, 2016)

PENERAPAN ASAS PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM DALAM QANUN JINAYAT DI ACEH (Hadyan Sepnika, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy