Search :

Advance


PENERAPAN KETENTUAN PIDANA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961 TERHADAP TINDAK PIDANA PENGUTIPAN UANG TANPA IZIN DARI DINAS SOSIAL DIJALAN RAYA (SUATU PENELITIAN DI DINAS SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN KOTA BANDA ACEH)

Baca Online BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Siti Farahsyah Add - Personal Name
Subyek
Bahasa
Fakultas
Tahun Terbit

Abstrak/Catatan

Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengutipan Uang dan Barang menentukan bahwa menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak mendapat izin terlebih dahulu dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi -tingginya Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah). Namun pada kenyataannya, di Kota Banda Aceh pada tahun 2014 sampai dengan 2016 ditemui para pengutip uang dan barang tanpa izin dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh dijalan raya dan tempat umum. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai faktor penyebab penerapan sanksi ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 mengenai pengutipan uang tanpa izin di Kota Banda Aceh yang tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Faktor penghambat Dinas Sosial dalam melakukan upaya penanggulangan serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap pengutip uang dan barang tanpa izin. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini didapatkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku bacaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Keseluruhan data tersebut kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan alasan utama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengutipan Uang dan Barang tidak berjalan sesuai sebagaimana mestinya dikarenakan faktor kegiatan pengutipan yang dianggap biasa oleh masyarakat Aceh, lambatnya pejabat yang berwenang dalam melakukan pendataan dan menangani pengutip uang, adanya masyarakat yang merasa tidak ingin repot melakukan izin, datangnya pengutip uang dari luar Kota Banda Aceh, dan adanya upaya pengutipan uang demi keuntungan pribadi. Hambatan yang dialami oleh pihak Dinas Sosial adalah Undang-Undang yang sudah lama dan tidak adanya pembaruan dan tidak adanya pejabat PPNS di Dinas Sosial Kota Banda Aceh serta upaya yang dilakukan Dinas Sosial adalah dengan melakukan upaya preventif dengan cara mensosialisasikan dan upaya represif bagi pelanggar. Disarankan kepada pihak Dinas Sosial untuk lebih sering melakukan sosialisasi kemasyarakat atas eksistensi Undang-Undang tersebut, dan untuk secepat mungkin dibentuk atau dipilih Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selama ini kosong atau sangat terbatas jumlahnya.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENERAPAN KETENTUAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG TANPA IZIN DI KOTA BANDAACEH (NURHUSNINA ASRIYANTI, 2015)

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI OBAT RNTANPA IZIN EDARRN (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (Cut Nila Sari, 2014)

PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP TINDAKRNPIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH JAYA) (supriadi, 2015)

PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN PRAJURIT TNI DARI DINAS MILITER (Mokhammad Alfan, 2016)

PERBANDINGAN HUKUM PEMBUKTIAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (RUU KUHAP) SERTA UNDANG-UNDANG PIDANA DI LUAR KUHAP (Dwi Wulandari, 2015)

  Kembali ke sebelumnya

Copyright © 2015 Perpustakaan Unsyiah. Dikembangkan dengan menggunakan SLiMS.