//

PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN (SUATU STUDI PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Reza Satria - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Reza Satria, 2017 Dr. Dahlan S.H., M.Hum., M.Kn. Pasal 31 KUHAP Tentang Penangguhan Penahanan menyebutkan bahwa, Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Namun, beberapa proses pengajuan penahanan pada prakteknya masih ditemui hambatan baik yang muncul dari terdakwa maupun dari penegak hukumnya. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan hambatan -hambatan dalam pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap seorang terdakwa atau tersangka dan pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam mengabulkan dan menolak permohonan penangguhan penahanan dari terdakwa. Data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian penangguhan penahanan pada Pengadilan Negeri Jantho dalam prakteknya masih mengalami hambatan berupa hakim menganggap terdakwa tidak koorperatif, tidak ada yang mau menjamin terdakwa, ketakutan hakim bila terdakwa mengulangi tindak pidana, hakim mempuyai pemikiran dan pertimbangan dalam memeberikan penangguhan penahanan, dan terdakwa tidak melakukan pelaporan secaran rutin. Sedangkan faktor penghambat yang berasal dari penegak hukumnya yaitu, hakim kurang kompeten untuk menafsirkan undang-undang serta yang berada diluar undang-undang. Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Negeri Jantho dalam mengabulkan dan menolak permohonan penangguhan penahanan berdasarkan alasan tersurat/yuridis yaitu tempat tinggal terdakwa di Wilayah Pengadilan Negeri Jantho, terdakwa masih sekolah, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi tindak pidana, dan tidak akan mempersulit proses persidangan. Diharapkan dalam proses pemberian penangguhan penahanan hakim harus lebih selektif dalam menerima permohonan penangguhan penahanan atau menolak permohonan penangguhan penahanan. Seorang hakim harus sangat kompeten dalam menafsirkan Undang-undang maupun dasar pertimbangan yang menjadi acuan dalam memberi keputusan diterima atau ditolaknya suatu permohonan penangguhan penahanan.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN DI TINGKAT PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE (DESRA HIDAYAT, 2015)

PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (RIZQI NURUL FADHILAH, 2018)

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO) (MUHAMMAD NAZAR, 2017)

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR : 229/PID.B/2013/PN-JTH TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (ernifa, 2014)

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 02/PDT.G/2013/PN-LSM TENTANG GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) (KHUSWATUN NISA, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy