Search :

Advance


TANGGUNG JAWAB KEPALA KAMPUNG DALAM MENETAPKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (SUATU PENELITIAN DI KAMPUNG TUNGEL KECAMATAN RIKIT GAIB KABUPATEN GAYO LUES)

Baca Online BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Hendra Kusuma - Personal Name
Subyek
Bahasa
Fakultas
Tahun Terbit

Abstrak/Catatan

ABSTRAK TANGGUNG JAWAB KEPALA KAMPUNG DALAM MENETAPKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Suatu Penelitian di Kampung Tungel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues) HENDRA KUSUMA, 2016 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi.55), pp, bibl, app (Kurniawan, S.H.,LL.M) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung merupakan salah satu kewenangan Kepala Kampung. Kepala Kampung diberikan langsung kewenangan dalam undang-undang yakni dalam Pasal 26 ayat (2) memberikan kewenangan Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Tujuan skripsi ini mendeskripsikan Kepala Kampung telah menjalankan kewenangannya dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan faktor yang menjadi kendala Kepala Kampung dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung serta implikasi jika realisasi anggaran tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung. Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan data kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder yaitu dengan membaca dan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan sedangkan untuk data primer dilakukan dengan wawancara terhadap responden. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Kepala Kampung telah menjalankan kewenangannya dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sesuai dengan amanah Undang-Undang. Terdapat kendala Kepala Kampung dalam hal menyusun RPJMK serta implikasi jika realisasi anggaran tidak sesuai dengan RPJMK akan berdampak kepada pembangunan kampung itu sendiri, keberadaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa masih memerlukan proses persiapan bagi perangkat Kampung dalam hal menyusun RPJMK. Disarankan kepada Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Gayo Lues untuk lebih dapat mengontrol dan mendampingi perangkat Kampung dalam hal menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung sehingga pembangunan kampung dapat berjalan dengan teratur dan maksimal.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

INVENTARISASI PALEM DI KAMPUNG PENOSAN SEPAKAT KECAMATAN BLANGJERANGO KABUPATEN GAYO LUES (Burhanuddin, 2013)

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PENDUDUK MISKIN DI KECAMATAN RIKIT GAIB KABUPATEN GAYO LUES (Novia Khairani, 2017)

PENGARUH SISA ANGGARAN, BESARAN ANGGARAN SKPD DAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GAYO LUES (MALISA AINI ALASA, 2016)

TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PNPM DIRNKECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES (untung surapati, 2014)

INTERAKSI SOSIAL ANTARA ETNIS JAWA, ACEH DAN GAYO DI KAMPUNG PUJA MULIA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 1950-2015 (Emi Syahri, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Copyright © 2015 Perpustakaan Unsyiah. Dikembangkan dengan menggunakan SLiMS.