//

PERANAN KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA DALAM PERKARA PIDANA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Adila Ramadhanita - Personal Name
Fakultas Fakultas Hukum
Tahun Terbit 2016

Abstrak/Catatan

ABSTRAK ADILA RAMADHANITA, PERANAN KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA DALAM PERKARA PIDAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2016 (v,56),pp.,tabl.,bibl. IDA KEUMALA JEUMPA. S.H., M.H. Pasal 44 KUHP menjelaskan bahwa tidak dikenakan hukuman terhadap barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya, disebabkan karena kurang sempurnanya kemampuan berpikir atau karena sakit ingatannya. Keterangan ahli kedokteraan jiwa merupakan dasar untuk dapat diambil suatu putusan oleh hakim tentang bersalah tidaknya terdakwa yang terganggu mentalnya dan sudah melakukan suatu tindak pidana, hal tersebut guna mencari kebenaran materil. Oleh karenanya bantuan kesehatan jiwa bagi terdakwa sangat diperlukan selain menyangkut perlindungan hak azasi manusia juga untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan bagi jiwa dan raga manusia. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan kedudukan keterangan ahli kedokteran jiwa dalam perkara pidana dan menjelaskan kekuatan hukum keterangan ahli kedokteran jiwa dalam perkara pidana. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan (Field Research) untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan keterangan ahli kedokteran jiwa untuk membantu dalam mencari kebenaran materil dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa dipengadilan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pribadi dari pelaku terhadap suatu perbuatan pidana yang telah dilakukannya yang mana hal tersebut seringkali dihubungkan dengan keadaan-keadaan tertentu daripada mental si pelaku. Kekuatan hukum keterangan ahli yang diberikan dipersidangan sifat pembuktiaannya adalah bebas artinya majelis hakim tidak harus mengambil pendapat yang ahli berikan dipersidangan dan juga bernilai sebagai alat bukti karena dokter ahli jiwa atau psikiater memberikan keterangan di bawah sumpah pengadilan. Disarankan hakim dapat lebih teliti dalam menangani kasus yang berkaitan dengan jiwa atau mental seseorang yang memerlukan keterangan ahli kedokteraan jiwa. Hakim dapat menolak keterangan yang diberikan oleh ahli dengan memberikan alasan yang logis dan jelas.

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

KUALIFIKASI AHLI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA INDONESIA (fadhlurrahman, 2016)

PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN DENGAN PERKARA PIDANA TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH (FAISAL ADI SURYA, 2013)

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NO. 201/PID.B/2013.PN-JTH TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HAL PEMBELAAN DIRI (AHMED JUNIA AKBAR, 2016)

PENERAPAN KETENTUAN PASAL 159 AYAT (1) KUHAP TENTANG SAKSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAKSI LAIN SEBELUM MEMBERI KETERANGAN DI SIDANG PENGADILAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (MUHAMMAD GHAZI H, 2018)

TINDAK PIDANA PENADAHAN DAN PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN OLEH HAKIM (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI) (Mutia Rahmina, 2018)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy