//

PEMERIKSAAN SETEMPAT ( DESCENTE ) SEBAGAI FAKTOR PENDUKUNG PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Astri Chania - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK ASTRI CHANIA, PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) SEBAGAI FAKTOR PENDUKUNG PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 71), pp.,bibl. 2016 (SYAMSUL BAHRI, S.HI., M.A) Dalam Pasal 153 HIR ayat 1 dikatakan bahwa jika dipandang perlu atau berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang Komisaris dari Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera untuk mengadakan peninjauan dan pemeriksaan setempat, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan. Pemeriksaan setempat diatur di dalam SEMA No. 7 Tahun 2001, dalam SEMA tersebut dijelaskan bahwa dalam perkara perdata seringkali objek yang menjadi sengketa tidak dapat dihadirkan ke muka persidangan, sehingga dibutuhkan pemeriksaan ke tempat objek sengketa berada hal ini dimaksudkan untuk menghindari putusan yang akan non executable atau tidak dapat dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tata cara pemeriksaan setempat dalam suatu perkara perdata yang dilakukan oleh Hakim, untuk mengetahui fungsi pemeriksaan setempat dalam perkara perdata dan menjelaskan dampak yang terjadi apabila tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat dalam perkara perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode secara yuridis-empiris yang didukung dengan wawancara 2 (dua) orang hakim sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pemeriksaan setempat harus dihadiri oleh para pihak, kemudian hakim datang ke tempat objek sengketa, setelah persidangan di objek sengketa maka panitera membuat berita acara persidangan dan hakim membuat akta pendapat. Pemeriksaan setempat memiliki fungsi untuk menguatkan serta memperjelas fakta atau peristiwa dari objek sengketa sehingga apabila hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat sebelum menjatuhkan putusan maka akan berdampak pada putusan yang tidak dapat dilaksanakan karena objek sengketa kabur atau tidak jelas. Disarankan kepada pembuat Undang-undang agar peraturan mengenai pemeriksaan setempat diatur secara jelas dan khusus sehingga dapat memudahkan untuk memahami serta mempelajari mengenai pemeriksaan setempat dan diharapkan kepada setiap hakim untuk melakukan proses pemeriksaan setempat terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan sesuai dengan tata cara yang sudah dilakukan sebelumnya.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

INTERAKSI SOSIAL ANTARA ETNIS TIONGHOA DENGAN MASYARAKAT SETEMPAT DI KECAMATAN BLANGPIDIE (Khairatul Ulya Mukhtar, 2017)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI MELALUI TELECONFERENCE DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA (SYARIFAH FITRI SARAH, 2018)

INTEGRASI SOSIAL ANTARA MASYARAKAT PENDATANG DENGAN MASYARAKAT SETEMPAT DI DESA ALUE-BILIE KECAMATAN DARUL MAKMUR (maya prantika sitorus, 2014)

KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (Saiful Anwar, 2017)

PERANAN ORGANISASI BANTUAN HUKUM DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PERKARA PERDATA BAGI ORANG MISKIN (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (EVA ROSSANA DEWI, 2015)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy