//

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMEKARAN DESA DITINJAU DARI OTONOMI DAERAH (SUATU PENELITIAN DI GAMPONG GUE GAJAH, KABUPATEN ACEH BESAR)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Miftah Ananta Yusren - Personal Name

Abstrak/Catatan

MIFTAH ANANTA YUSREN, ABSTRAK (Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18, 18A dan 18B memberikan kewenangan konstitusional kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya sendiri yang dikenal sebagai Otonomi Daerah. Pemberian otonomi daerah kepada daerah provinsi tentunya ikut merubah pola pemerintahan desa. Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan secara umum adalah suatu kesatuan masyarakat yang memiliki hak untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan hak otonomi kepada desa untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri. Secara administrasi ketatanegaraan, desa dapat dimekarkan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Masyarakat memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemekaran desa. Tanpa adanya partisipasi masyarakat maka upaya untuk melaksanakan pemekaran desa akan sia-sia belaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran desa ini sudah berjalan sebagaimana mestinya atau belum dan untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dialami masyarakat untuk melaksanakan pemekaran desa ini. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan data kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder yaitu dengan membaca dan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan sedangkan untuk data primer dilakukan dengan wawancara terhadap responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah turut berpartisipasi dalam perencanaan pemekaran desa ini walaupun ditemui hambatan-hambatan seperti masalah pendanaan dan birokrasi namun tidak menyurutkan niat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah yang lebih baik lagi. Disarankan setelah terbentuk gampong yang baru partisipasi masyarakat tetap harus dilibatkan dan kepada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Aceh Besar dan pemerintah gampong untuk lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dan mampu mengayomi masyarakat dengan baik sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dapat tercapai dengan maksimal. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMEKARAN DESA DITINJAU DARI OTONOMI DAERAH (Suatu Penelitian di Gampong Gue Gajah, Kabupaten Aceh Besar) 2016 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii.75), pp, tabl, bibl, app

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI GAMPONG BARABUNG KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR (Marlita, 2018)

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA PUUEK DI KECAMATAN PEULIMBANG KABUPATEN BIREUEN (mahmudi, 2014)

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA EKONOMI DAERAH PEMEKARAN DENGAN DAERAH INDUK DI ACEH (FERAWATI, 2015)

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAMRNPEMBANGUNAN GAMPONGRN(STUDI KASUS DI LAMPASEH ACEH KEC. MEURAXA PERIODE 2009-2014 DI KOTA BANDA ACEH) (husna, 2014)

ANALISIS KOMPARATIF KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PEMEKARAN DENGAN DAERAH INDUKNYA DI PROVINSI ACEH (IRWANDA, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy