//

PRO DAN KONTRA LEMBAGA WALI NANGGROE DALAM PERSPEKTIF TOKOH MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Rahmadsyah - Personal Name

Abstrak/Catatan

Pengesahan dan pelantikan Lembaga Wali Nanggroe pada November 2012 di Aceh menimbulkan pro dan kontra baik di kalangan elit politik, tokoh Adat dan tokoh masyarakat. Aksi demonstran di berbagai daerah wilayah Aceh dan semakin mencuatnya isu pembentukan provinsi ALA dan ABAS di Aceh menunjukkan bahwa pembentukan Lembaga Wali Nanggroe belum memenuhi aspirasi rakyat Aceh.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif mengenai pandangan tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah terhadap pembentukan Lembaga Wali Nanggroe dan dampak yang timbul di Kabupaten Aceh Tengah atas pembentukan lembaga tersebut. Beberapa hal yang ingin diteliti yakni : pandangan tokoh masyarakat dan dampak yang timbul atas pembentukan lembaga wali nanggroe di Kabupaten Aceh. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Informan berjumlah 15 orang tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah; kepala daerah, anggota legeslatif, pengamat politik, aktivis, tokoh adat, tokoh agama, ketua lembaga dan mantan pejabat daerah. Penelitian ini didukung oleh teori persepsi, tokoh masyarakat dan perubahan sosial.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian kecil tokoh masyarakat Aceh Tengah mendukung keberadaan Wali Nanggroe dan menilai dampak pembentukan Lembaga Wali Nanggroe peningkatan kesadaran masyarakat kabupaten Aceh Tengah untuk menjaga adat istiadat Gayo. Namun sebagian besar dari tokoh masyarakat Aceh Tengah menolak keberadaan Wali Nanggroe di Aceh dan menilai pembentukan Lembaga Wali Nanggroe tidak memiliki dampak nyata pada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Lembaga Wali Nanggroe di aceh merupakan lembaga adat yang berfungsi sebagai pemersatu rakyat Aceh. Namun, masih belum berjalan baik dikhawatirkan akan memicu munculnya konflik internal dalam masyarakat Aceh.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PERSEPSI TOKOH ADAT KOTA SUBULUSSALAM TERHADAP PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI NANGGROE (ahmad afandi sambo, 2015)

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT ACEH BARAT SELATAN TERHADAP PENETAPAN MALIK MAHMUD AL-HAYTAR SEBAGAI WALI NANGGROE ACEH (Muhammad Firdaus, 2017)

PRO KONTRA LEMBAGA WALI NANGGROE DAN POTENSINYA TERHADAP KONFLIK PERPECAHAN SUKU DI PROVINSI ACEH (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT ANTAR SUKU DAN PAGUYUBAN MAHASISWA DI PROVINSI ACEH (MUHAMMAD ARIS YUNANDAR, 2013)

MENGUJI INDEPENDENSI WALI NANGGROE BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2013 (Mauliza Effendi, 2017)

HUBUNGAN LEMBAGA WALI NANGGROE DAN MAJELIS RAKYAT PAPUA DENGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS) (Muhammad Iqbal, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy