//

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN TANGSE DAN GEUMPANG MENURUT PERSPEKTIF POLITIK LINGKUNGAN)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang MUHAMMAD ROZAKI - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Muhammad Rozaki Peran Pemerintah Kabupaten Pidie Dalam Menanggulangi Illegal Logging (Studi Analisis Di Kecamatan Tangse Dan Geumpang Menurut Perspektif Politik Lingkungan) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (x, 64), pp., bibl., app (Prof. Dr. Adwani, SH, M. Hum) Kasus Illegal logging saat ini merupakan kasus besar yang sering terjadi di hutan Aceh, seperti yang terjadi di Kawasan Hutan di Kecamatan Tangse dan Geumpang saat ini. Pemerintah Kabupaten Pidie belum membuat suatu kebijakan khusus mengenai illegal logging. Pemerintah Pidie hanya mengambil beberapa tindakan demi meminimalisir kasus illelgal logging seperti melakukan sidak, himbauan ke dinas terkait dan melakukan sosialisasi bahaya illegal logging, namun penanggulangan tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Beberapa faktor yang menjadi penyebab illegal logging, diantaranya adalah himpitan ekonomi masyarakat setempat. Masyarakat menjadikan hasil hutan sebagai salah satu mata pencaharian mereka. Oleh sebab itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengambil solusi atas permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kendala Pemerintah Kabupaten Pidie dalam menanggulangi illegal logging di Kecamatan Tangse dan Geumpang Menurut Perspektif Lingkungan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara informan. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Pidie dalam menanggulangi illegal logging sudah dijalankan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie diantaranya melakukan sidak atau patroli ke hutan-hutan lindung serta sosialisasi dan himbauan tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan kepada masyarakat, akan tetapi pemerintah belum efektif dalam penanggulangan tersebut, karena masih saja terdapat pelaku illegal logging Adapun kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pidie diantaranya kelimpahan urusan pengelolaan hutan tidak langsung ke Kab/Kec, minimnya anggaran, ancaman dari para pelaku illegal logging serta tidak terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Kepada Pemerintah Kabupaten Pidie diharapkan agar tetap berkomitmen dalam menanggulangi kasus illegal logging di Kecamatan Tangse dan Geumpang dan mencari solusi dalam pengelolaan hutan yang bedasarkan kearifan lokal sehingga hutan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Kata Kunci: Peran, Pemerintah Kabupaten Pidie, Illegal Logging.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN PENEBANGAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) (STUDI KASUS DI KECAMATAN TANGSE, KABUPATEN PIDIE) (Mujuani, 2016)

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TANGGAP DARURAT UNTUK PENANGANAN BENCANA DI KECAMATAN TANGSE TAHUN 2013 (Fitri Yanti, 2014)

KEBIJAKAN PEMERINTAH PIDIE TERKAIT PENAMBANGAN EMAS ILLEGAL DI KECAMATAN MANE (MULIANI, 2016)

KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN LINDUNG ULU MASEN (Shaivannur, 2014)

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN) (Listiya Fadhillia, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy