//

TARIK ULUR KEPENTINGAN DALAM PROSES PENETAPAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA MASA JABATAN 2014-2019

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Muhammad Qadafi - Personal Name

Abstrak/Catatan

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, DPRK memiliki beberapa unit-unit kerja yang biasa disebut alat-alat kelengkapan. Dasar aturan penetapan alat-alat kelengkapan DPRK merujuk pada Undang-Undang No 27 tahun 2009 tentang MD3, UUPA, Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tata tertib. Alat kelengkapan DPRK terdiri dari ketua dan wakil ketua I dan II, komisi-komisi, badan-badan serta pansus yang sifatnya situasional. Tidak bisa pungkiri sangat rentan terjadi polemik dan tarik ulur kepentingan dalam proses penetapan alat kelengkapan DPRK yang pada akhirnya menghambat proses penetapan alat kelengkapan DPRK itu sendiri.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana proses penetapan alat kelengkapan DPRK berjalan, sudah seharusnya penetapan alat kelengkapan DPRK mengacu pada aturan-aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan polemik yang dapat menghambat proses penetapan alat kelengkapan DPRK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.Studi lapangan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara. Sedangkan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan buku-buku dan bacaan terkait.Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tarik ulur kepentingan dalam proses penetapan alat kelengkapan DPRK Aceh Barat Daya terjadi karena perbedaan pandangan dalam menelaah aturan-aturan yang ada dengan mempertahankan kepentingan masing-masing. Sehingga hal ini berdampak pada terlambatnya penetapan alat kelengkapan itu sendiri hingga membuat kinerja DPRK menjadi terhambat. Namun demikian alat kelengkapan DPRK Aceh Barat Daya akhirnya berhasil dibentuk. Hal ini disebabkankarena tidak dipermasalahkannya lagi rangkaian proses penetapan alat kelengkapan DPRK Aceh Barat Daya oleh Fraksi Abdya Bermartabat dan Fraksi Nasional Bersatumeskipun tidak sesuai dengan harapan dari masing-masing fraksi tersebut.Diharapkan kepada DPRK Aceh Barat Daya agar kedepan dalam mengambil keputusan harus sesuai dan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga kedepan keputusan tersebut mendapatkan legalitas dan sah dilaksanakan di mata hukum. Kata Kunci : DPRK, alat kelengkapan dewan, Aceh Barat Daya

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI TERHADAP PRESTASI KERJA DAN DAMPAKNYA PADA KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT (Sri Hartati, 2014)

PENGARUH PENEMPATAN DAN IKLIM ORGANISASI SERTA INTENSIF TERHADAP KINERJA PEGAWAI DAN IMPLIKASINYA PADA KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (Darwisman, 2016)

KEWENANGAN PEMANGGILAN PAKSA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Suriadi, 2018)

PENGARUH LINGKUNGAN KERJA KEPEMIMPINAN DAN SISTEM INFORMASI MEDIA CENTER TERHADAP KINERJA PEGAWAI DAN IMPLIKASINYA PADA KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (Muhammad Nazif, 2016)

IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGANGGARAN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH PROVINSI ACEH (Jemarin, 2015)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy