//

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN GUGATAN MAWARIS (SUATU PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Akmal - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Akmal : TINJAUAN TENTANG PENOLAKAN TERHADAP GUGATAN MAWARIS (Suatu Penelitian pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) (v, 58) pp, bilb, app Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Muzakkir Abubakar, S.H.,S.U. Di Indonesia masalah kewarisan ini telah diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam, masalah kewarisan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Masalah mawaris menjadi kewenangan absolute Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Di Aceh Peradilan Agama disebut dengan Mahkamah Syar’iyah, sesuai Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Permasalahan mawaris yang timbul didalam masyarakat seringkali berakhir di pengadilan. Namun adakalanya gugatan ditolak oleh pengadilan. Oleh karena itu maka permasalahannya faktor apakah yang menyebabkan gugatan tersebut ditolak oleh Mahkamah Syar’iyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ditolaknya gugatan waris, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Para Pihak akibat ditolaknya gugatan mawaris serta akibat hukum yang timbul setelah adanya putusan Majelis Hakim. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan hakim, pengacara dan orang yang berkopetensi di bidangnya, sumber data sekunder meliputi berkas perkara, buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ditolaknya gugatan mawaris karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kabur dan error in persona. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat yang gugatannya ditolak adalah upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Akibat Hukum yang timbul dari ditolaknya gugatan mawaris Para Penggugat hanya berstatus sebagai pewaris tetapi tidak mendapatkan pembagian harta. Diharapkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah sebagai pihak yang memutus diterima atau ditolaknya gugatan mawaris harus cermat dalam memmutuskan sebuah perkara walaupun hakim bersifat pasif dalam Hukum Acara Perdata tetapi harus berfikir secara logis dan rasional terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan kepada Para Pihak yang berperkara disarankan agar mengikuti setiap putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

GUGATAN CERAI PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SUATU PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH KOTA BANDA ACEH) (Martunis, 2018)

PENGGABUNGAN GUGATAN PERCERAIAN DENGAN HARTA BERSAMA DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGANRN(SUATU PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH (Revi Andani, 2015)

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI NOMOR 59/PDT.G/2013/MS-SGI TENTANG SENGKETA HARTA BERSAMA. (Nova Ramadhani. S, 2017)

PENERAPAN ASAS MEMPERSULITRNTERJADINYA PERCERAIAN DI RNMAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH (CUT HUSNA FAUZIVA, 2015)

PELAKSANAAN PUTUSAN JARIMAH MAISIR MENURUT QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO) (Muhammad Fadhil, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy