//

SISTEM PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA (SUATU STUDI TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA NO. 1403 TAHUN 2015)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Rahmad Rinaldi - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK RAHMAD RINALDI SISTEM PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA(Suatu Studi Terhadap Implementasi Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala No. 1403 Tahun 2015). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 59), pp.,bibl. (Prof. Dr. Eddy Purnama, S.H.,M.Hum) Dalam pemilihan Dekan pada setiap Fakultas di Universitas Syiah Kuala Rektor memiliki keterlibatan dalam pemilihan tersebut. Pasal 7 Ayat (2) Huruf d Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala No. 1403 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Rektor memiliki 35% hak suara dari total pemilih, hal ini tidak terlepas dari rujukan terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 1 Tahun 2015 bahwa Menteri memiliki 35% hak suara dalam pemilihan Rektor. Permenristekdikti inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum dalam Peraturan Rektor ini dan diterapkan dalam pemilihan Dekan di lingkungan Unsyiah. Namun dalam kenyataannya Peraturan Rektor tersebut tidak sesuai dengan terminologi demokrasi dan juga objektifitas Rektor dalam menggunakan suaranya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan sistem pemungutan suara dalam pemilihan Dekan di lingkungan Universitas Syiah Kuala sudah sesuai dengan prinsip demokrasi dan untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi dari adanya hak suara 35% dari Rektor dalam sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dengan cara mewawancarai responden dan informan, sedangkan data kepustakaan diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sistem pemungutan suara dalam pemilihan Dekan di Universitas Syiah Kuala tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Implikasi-implikasi yang timbul dari lahirnya Peraturan Rektor No. 1403 tahun 2015 yaitu, lahirnya peraturan tersebut telah mencederai demokrasi di lingkungan Unsyiah dan menimbulkan rasa pesimistis dari para dosen yang ingin mencalonkan diri sebagai Dekan, karena kemungkinan untuk menang sangatlah kecil. . Disarankan untuk dilakukan uji materiil terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi. Sehingga apabila Peraturan Menteri tersebut terbukti tidak sesuai dengan prinsip demokrasi maka peraturan menteri tersebut dapat dibatalkan dan secara otomatis peraturan rektor juga ikut batal.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 22 ATAS PENGADAAN ATK PADA BIRO REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA (ARDIAN MUSTAKIM, 2018)

PENGGENAAN PPH PASAL 4 AYAT 2 ATAS SEWA GEDUNG ACADEMIC ACTIVITY CENTER PADA BIRO REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA (ARIF RAHMAT, 2018)

FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA (julianti junaidi, 2016)

UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) PADUAN SUARA MAHASISWA (PSM) SUARA AKADEM UNIVERSITAS SYIAH KUALA BANDA ACEH (Muhammad Alfath, 2018)

PENGARUH PEMBERITAAN PEMILIHAN PRESIDEN PADA RUBRIK SERAMBI ELECTION HARIAN SERAMBI INDONESIA TERHADAP PARTISIPASI POLITIK (STUDI PADA MAHASISWA UNIVERSITAS SYIAH KUALA) (Ayu Haryati, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy