//

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT OLEH PERADILAN ADAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK SAKTI KABUPATEN PIDIE)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang MUHAMMAD NOVRIANSYAH - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT OLEH PERADILAN ADAT (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polsek Sakti Kabupaten Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,54)pp,tabl,bibl,app (Ida Keumala Jeumpa S.H., M.H.) Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menegaskan bahwa ada 18 jenis perkara yang diselesaikan oleh peradilan adat gampong. Terhadap perkara penganiayaan berat tidak disebutkan atau tidak dijelaskan dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tersebut, namun dalam kenyataannya penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat ada yang diselesaikan oleh peradilan adat gampong. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat dilakukan oleh peradilan adat, menjelaskan prosedur penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat oleh peradilan adat dan akibat hukum dari penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat oleh peradilan adat. Data penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Data sekunder dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang -undangan, buku-buku, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini, dan penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab dilakukan penyelesaian tindak pidana penganiayaan berat oleh peradilan adat adalah karena biayanya murah, penyelesaiannya cepat tidak berlarut-larut dan kedua belah pihak tidak keberatan diselesaikan secara adat . Prosedur penyelesaian secara adat dilakukan dengan diawali masuknya perkara ke kepolisan lalu pihak kepolisian menyarankan penyelesaiannya secara adat, dan dilain waktu geuchik meminta kepada pihak korban untuk penyelesaian secara adat agar penyelesiannya dilakukan dengan cara musyawarah bersama. Akibat hukum dari penyelesaian oleh peradilan adat adalah bahwa mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak dan tidak adanya yang membawa ke pengadilan. Diharapkan kepada perangkat adat gampong agar mampu memberikan pertimbangan yang adil bagi kedua belah pihak. Dan kepada Majelis Adat Aceh agar meningkatkan sosialisasi kepada perangkat gampong tentang tata cara penyelesaian perkara pidana oleh peradilan adat sehingga proses penyelesaian secara adat yang adil dan akuntabel.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN PIDIE) (Muhammad Hidayat, 2017)

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAANRNDI PASAR YANG DISELESAIKAN DI LUAR PENGADILANRN(SUATU PENELITIAN DI MAJELIS ADAT ACEH WILAYAH ACEH BESAR) (Uswatul Husna, 2014)

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT MELALUI PERADILAN ADAT (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA KABUPATEN ACEH BESAR) (Kiki Maulidar, 2016)

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DISELESAIKAN SECARA DAMAI BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DAN HUKUM PIDANA ISLAM (SITI JUBAIDAH, 2017)

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (Khaidir Parinduri, 2015)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy