//

IMPLEMENTASI HAK REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang AL KAHFI - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Al Kahfi, 2016 Rizanizarli, S.H., M.H. Pasal 90 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa, setiap Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Namun dalam kenyataannya berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Yayasan Bantuan Hukum Anak Kota Banda Aceh masih menyimpan permasalahan terkait penerapan hak rehabilitasi terhadap anak korban. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan implementasi hak rehabilitasi sosial terhadap anak korban yang dilakukan oleh lembaga tersebut di atas. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penanggulangan rehabilitasi sosial terhadap anak korban di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Yayasan Bantuan Hukum Anak, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Aanak Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan mewawancarai responden dan informan dalam penulisan ini untuk memperoleh data primer. Sampel yang digunakan adalah purposive sampling dari keseluruhan populasi secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak rehabilitasi terhadap anak korban masih menemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya sehingga belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi dikarenakan, petugas rehabilitasi yang sedikit kurangnya dana, sumber daya manusia yang belum maksimal, serta kurangnya sarana dan prasarana, sehingga kurang betahnya klien anak yang direhabilitasi. Disarankan kepada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Yayasan Bantuan Hukum Anak, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh untuk menambah petugas rehabilitasi dan mengadakan pelatihan terkait rehabilitasi sosial terhadap anak. Dan juga disarankan untuk membenahi sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan rehabilitasi sosial terhadap anak.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (ELLY SEPTIANI, 2018)

PENERAPAN MODEL KEKELUARGAAN DALAM PROSES PERADILAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (Ayu Novita Sari, 2017)

PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH ANAK TERHADAP ANAK (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN BENER MERIAH) (Haris Akbar, 2018)

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 57/PID.SUS/2014/PN-ADL TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (YENNI JUNIATI SIMANJUNTAK, 2017)

PEMENUHAN HAK REHABILITASI NARAPIDANA ANAK KASUS NARKOBA DI ACEH STUDI KASUS PADA CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA LHOKNGA (Fepry Andiyani, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy