//

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ACEH)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang MELISA PANDU WINENDA - Personal Name

Abstrak/Catatan

i ABSTRAK MELISA PANDU WINENDA, PENGHENTIAN PENYIDIKAN 2016 TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 52), pp., tabl., bibl, app. (NURHAFIFAH, S.H., M.Hum) Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa jika penyidik tidak menemukan cukup bukti atau suatu peristiwa ternyata bukan merupakan suatu tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mempunyai wewenang untuk menghentikan penyidikan yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau disingkat SP3. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor dihentikannya penyidikan tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), akibat yang ditimbulkan dari penghentian penyidikan terhadap kasus ini dan apa aja upaya dari penegak hukum dalam menanggulangi kasus pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh PNS. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan menelaah buku-buku, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan serta pengambilan data di Kepolisian Daerah Provinsi Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh dan Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dihentikannya penyidikan terhadap kasus pemalsuan ijazah oleh PNS adalah karena tidak ditemukan cukup bukti, kemudian suatu peristiwa ternyata bukan merupakan tindak pidana karena ada unsur pasal yang tidak terpenuhi, dan dihentikan demi hukum yaitu daluwarsa dan juga Nebis In Idem. Akibat yang ditimbulkan dari penghentian penyidikan kasus pemalsuan ijazah ini adalah kasus dianggap selesai, memberikan kepastian hukum bagi terlapor, munculnya ketidakpuasan dari masyarakat dan terlapor berpotensi mengulangi kejahatan. Upaya penanggulangan kasus pemalsuan ijazah oleh penegak hukum adalah sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian. Disarankan kepada pihak Kepolisian untuk bisa lebih meningkatkan kinerja dalam mencari saksi-saksi dan bukti-bukti dari suatu tindak pidana dan hendaknya tidak menyalahgunakan wewenang penghentian penyidikan yang diberikan Undang-Undang.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN IJAZAH PALSU YANG DILAKUKAN OLEH CALON SISWA SEKOLAH KEPOLISIAN NEGARA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (Armaidi, 2016)

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (BELLA REZA DWI PUTRI, 2018)

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDA ACEH) (Widya Putri, 2018)

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN (SUATU PENELITIAN DI PROVINSI ACEH) (Wirza Fahmi, 2017)

PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUMKABUPATEN BIREUEN) (MUHAMMAD ARIF YANDI, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy