//

REFORMASI MILITER DALAM PERKEMBANGAN DEMOKRATISASI DI INDONESIA (STUDY KOMPARATIF ERA ABDURRAHMAN WAHID DAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Arief Himawan Putra - Personal Name

Abstrak/Catatan

Dalam konteks transisi demokrasi yang tengah dialami Indonesia pasca rezim Orde Baru, pembangkangan militer adalah produk dari kegagalan kekuatan sipil bekerjasama dan melakukan konsolidasi dalam rangka tegaknya supremasi sipil. Reformasi dan profesionalisme militer terus di tingkatkan karena hal tersebut sangat menentukan keberhasilan dan kelangsungan demokratisasi di Indonesia.Namun reformasi militer pada masa Abdurrahman Wahid berbanding terbalik dengan reformasi militer pada masa Susilo Bambang Yudhoyono.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan reformasi militer dalam demokratisasi di Indonesia pada era presiden Abdurrahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif komparatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu persoalan rumit yang dihadapi oleh pemerintahan baru dalam mewujudkan demokrasi adalah menata hubungan sipil-militer. Terdapat beberapa kegagalan mewujudkan supremasi sipil di era Abdurrahman Wahid. Pertama, mengenai definisi dan penerapan konsep supremasi sipil, antara pihak sipil dan militer belum ada kesepakatan. Kedua, hubungan sipil-militer yang ditandai oleh dominasi militer selama OrdeBaru terbukti menjadi penghambat utama bagi demokrasi. Ketiga, belum efektifnya pemberlakuan pengurangan sejumlah kewenangan militer (hakistimewa). Kesuksesan SBY dalam menciptakan supremasi sipil militer disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, upaya SBY untuk membersihkan jajaran pimpinan TNI dari kalangan konservatif yang dinilai bias membahayakan kepemimpinannya. Kedua, ketiadaan kalangan oposisi ditubuh militer. Ketiga, penataan hubungan kelembagaan antara Dephan dengan Mabes TNI yang berjalan baik. Secara ideologis, militer sebetulnya belum sepenuhnya bersedia menarik diri dari domain politik praktis. Karena, secara subtansi, doktrin dan keyakinan anggota militer belum berubah. Selain itu, keengganan militer untuk kembali ke barak karena pemerintah belum sepenuhnya mampu memenuhi anggaran, kesejahteraan dan fasilitas untuk menjadikan militer yang profesional. Kata Kunci: Reformasi militer, Demokratisasi

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PERSEPSI CAMAT KABUPATEN PIDIE TERHADAP KEPEMIMPINAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO SEBAGAI PRESIDEN INDONESIA PERIODE 2004-2009 DAN 2009-2014 ( SUATU KAJIAN PADA UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI ) (Muharrir, 2017)

BENTUK PENYAJIAN DAN MAKNA GERAK TARI RABBANI WAHID DI DESA SANGSO KECAMATAN SAMALANGA KABUPATEN BIREUEN (Siti Fatimah, 2015)

PEMUKIMAN MILITER PENINGGALAN BELANDA DI BANDA ACEH (KAJIAN KOMPARASI PERKEMBANGAN PEMUKIMAN MILITER DI NEUSU JAYA DAN KUTA ALAM, 1900-2015) (Maisal Gusri Daulay, 2017)

PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN PRAJURIT TNI DARI DINAS MILITER (Mokhammad Alfan, 2016)

PENGARUH IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DAN REFORMASI BIROKRASI TERHADAP GOOD GOVERNANCE SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA SATUAN KERJA PEMERINTAH (STUDI PADA PEMERINTAH ACEH) (Arief Jauhari, 2015)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy