//

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH OMBUDSMAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BANDA ACEH

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang SRI WAHYUNI - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Sri Wahyuni, PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH 2016 OMBUDSMAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 55) pp,. tabl,. Bibl,.App. (Dr. Efendi,S.H,.M.Si.) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI menyebutkan bahwa, salah satu tugas Ombudsman adalah melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di sebutkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan bagian dari pelayanan publik. Kesehatan merupakan HAM dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan UUD RI Tahun 1945, Namun pada kenyataannya masih banyak badan penyelenggara pelayanan kesehatan di Kota Banda Aceh belum maksimal memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dibuktikan dengan banyaknya kasus yang dilaporkan ke lembaga Ombudsman. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh lembaga Ombudsman RI perwakilan Aceh terhadap pelayanan kesehatan, Kendala-kendala yang dihadapi lembaga Ombudsman RI wilayah Aceh dalam melaksanakan pengawasan dibidang kesehatan, dan Upaya penyelesaian terhadap kendala dalam pengawasan pelayanan kesehatan oleh lembaga Ombudsman RI perwakilan Aceh. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang–undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di Kota Banda Aceh masih terjadi maladministrasi dibidang pelayanan kesehatan, dibuktikan dengan aduan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan, Ombudsman sebagai lembaga pengawas penyelenggara pelayanan kesehatan melakukan pengawasan secara persuasif, dalam menjalankan tugasnya Ombudsman mengalami kendala kendala seperti luasnya wilayah kerja, asisten dan pekerja sedikit, serta banyaknya aduan masyarakat menyebabkan penyelesaiannya lama dan Ombudsman juga melakukan upaya penyelesaian kendala dengan mengacu pada kendala-kendala yang dialami dalam melakukan pengawasan pelayanan kesehatan. Disarankan kepada Pemerintah agar memberikan penambahan anggota di Kantor Ombudsman RI perwakilan Aceh, agar setiap laporan lebih cepat terselesaikan, guna menghindari maladministrasi-maladministrasi lainnya di sebabkan banyaknya kasus yang tidak selesai.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PERSEPSI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP PERAN PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN ACEH (KAJIAN TERHADAP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH) (Vina Andia Ratna, 2017)

PERAN OMBUDSMAN RI PERWAKILAN ACEH DALAM MENGAWASI KINERJA PEMERINTAH DI KOTA BANDA ACEH (T. Fitra Yusriwan, 2018)

EKSISTENSI OMBUDSMAN PERWAKILAN ACEH TERHADAP PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BANDA ACEH (afwani, 2014)

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA OMBUDSMAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BANDA ACEH (Muhammad Khulis, 2018)

STUDI PERBANDINGAN KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA OMBUDSMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA SWEDIA (Rizki Wahyudi, 2015)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy