//

PENJATUHAN PIDANA PENJARA OLEH HAKIM TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM (SUATU PENELITAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Sri Inayati - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK SRI INAYATI, PENJATUHAN PIDANA PENJARA OLEH 2016 HAKIM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (vi,55) pp., tabl.,bibl (RIZANIZARLI, S.H., M.H) Pasal 2 huruf i Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa “perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir”. Namun dalam kenyataannya penjatuhan pidana penjara masih terjadi dan bukan merupakan upaya terakhir dan merupakan pidana yang banyak diputuskan deberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, untuk menjelaskan dampak pidana penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum,untuk menjelaskan upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi anak yang berkonflik dengan hukum. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data skunder dengan cara mempelajari literature dan Perundang-undangan yang berlaku dan penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak berkonflik dengan hukum adalah faktor usia, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, pembuktian di persidangan, keyakinan hakim, keterangan dari orang tua, orang tua asuh ataupun wali dipersidangan,dan akibat langsung bagi korban. Dampak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah perampasan kemerdekaan, prisonisasi, mental dan psikologi anak, serta pendidikan, Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah dapat dilakukan oleh orang tua, guru, masyarakat bersama pemerintah dan penegak hukum, pemberantasan film dan bacaan yang mengandung unsur kriminal pornografi yang beredar secara luas di kalangan masyarakat serta partisipasi aktif atau keikutsertaan tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk membina dan menuntun masyarakat di lingkungan sekitar. Diharapkan kepada orang tua pelaku untuk lebih mengawasi anaknya serta lebih memperhatikan anak agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar dan berkonflik dengan hukum sehingga akan berdampak buruk bagi masa depan anak, Disarankan agar pengadilan Negeri Banda Aceh dapat menghadirkan hakim anak yang mempunyai minat, perhatian lebih, dan memahami anak agar memeriksa dipersidangan hakim anak bisa membuat terdakwa dapat menyatakan fakta.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO) (MUHAMMAD NAZAR, 2017)

PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (ETTY MAIYUSNIARNI, 2015)

PENERAPAN PIDANA BERSYARAT (VOORWAARDELIJKE VEROORDELING) SEBAGAI ALTERNATIF PENJATUHAN PIDANA PENJARA PENDEKRN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (Zikrul Hakim, 2014)

PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH (Sandy Afriansyah, 2016)

PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PADA PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN ( SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE) (RAHMADHANI SRI RISZKY, 2015)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy