//

KEWENANGAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (STUDI PERBANDINGAN ANTARA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN SENAT AMERIKA SERIKAT)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang PHOENNA ATH THARIQ - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK PHOENNA ATH THARIQ, KEWENANGAN LEGISLASI 2016 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (Studi Perbandingan Antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dengan Senat Amerika Serikat) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 72) pp.,bibl. Zahratul Idami, S.H., M.Hum Kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) diatur dalam Pasal 22D Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal tersebut kewenangan legislasi dari DPD RI sangat lemah sehingga tidak mencerminkan bahwa DPD RI adalah sebuah lembaga legislasi di Indonesia. Sedangkan Senat Amerika Serikat adalah lembaga yang serupa dengan DPD RI, kewenangan legislasi Senat diatur dalam Article 1 Section 7 angka 2 The Constitution of the United States of America. Aturan tersebut menunjukkan bahwa Senat memiliki kewenangan legislasi yang kuat sebagai sebuah lembaga legislatif. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan legislasi DPD RI dan Senat Amerika Serikat serta melihat persamaan dan perbedaan kewenangan legislasi DPD RI dan Senat Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yuridis historis, dan yuridis komperatif. Oleh karena itu pengumpulan data yang diperlukan dilakukan melalui kajian kepustakaan (Library Research), dengan penelaahan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian data yang telah tersusun tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan legislasi DPD RI sangat lemah atau terbatas pada rancangan undang-undang tertentu saja. Kewenangan tersebut juga terbatas pada dapat mengajukan rancangan dan ikut membahas rancangan undang-undang tersebut. Persamaannya adalah DPD RI dan Senat Amerika Serikat merupakan lembaga Negara yang diatur langsung dalam konstitusi masing-masing Negara serta lembaga perwakilan yang mewakili territorial yaitu provinsi dan Negara bagian. Perbedaannya adalah Senat memiliki kewenangan legislasi yang lebih kuat, sehingga dapat mengajukan dan membahas semua rancangan undang-undang yang ada di dalam Congress bersama dengan House of Representative. Disarankan kepada pemerintah Indonesia untuk dapat melakukan amandemen terhadap Pasal 22C dan 22D UUD NRI Tahun 1945, proses ini diperlukan untuk memberikan kewenangan legislasi yang lebih kuat kepada DPD RI agar dapat menjadi lembaga legislatif yang mengimbangi DPR.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PERBANDINGAN PROSEDUR LEGISLASI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT (Wahyu Tio Ramadhan, 2016)

KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII-2014 DAN PASCA DISAHKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (MUNA RIZKI, 2018)

KEWENANGAN PEMANGGILAN PAKSA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Suriadi, 2018)

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 106/PUU-XIII/2015 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (Rizki Mardhatillah, 2017)

PENGARUH PENEMPATAN DAN IKLIM ORGANISASI SERTA INTENSIF TERHADAP KINERJA PEGAWAI DAN IMPLIKASINYA PADA KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (Darwisman, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy