//

PERBANDINGAN HUKUM PEMBUKTIAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (RUU KUHAP) SERTA UNDANG-UNDANG PIDANA DI LUAR KUHAP

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Dwi Wulandari - Personal Name
SubjectCRIMINAL LAW
Bahasa Indonesia
Fakultas FakultasHukum
Tahun Terbit 2014

Abstrak/Catatan

ABSTRAK DWI WULANDARI, 2014 PERBANDINGAN HUKUM PEMBUKTIAN ANTARA (KUHAP) DAN (RUU KUHAP) SERTA UNDANG-UNDANG PIDANA DI LUAR KUHAP Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 66), pp., bibl. (IDA KEUMALA JEUMPA, S.H.,M.H) Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran secara materil. Pada proses pembuktian dalam menemukan kebenaran materil terdapat beberapa aspek pembuktian. Pembuktian dalam KUHAP sekarang sudah tidak layak untuk di gunakan dikarenakan alat bukti yang semakin berkembang dan juga semakin sulitnya cara untuk membuktikan suatu tindak pidana. Kemajuan ilmu dan teknologi yang membawa perubahan, tentu saja membutuhkan penyesuaian terhadap KUHAP, salah satunya mengenai ketentuan penyadapan yang tidak diatur dalam KUHAP, tetapi dalam kenyataannya digunakan untuk proses pembuktian. Dalam KUHAP, ketentuan tentang alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) dan tidak di cantumkan tentang penyadapan akan tetapi penyadapan diatur dalam RUU KUHAP yang merupakan rancangan Undang-Undang formil yang diharapkan dapat menyatu dengan perkembangan alat bukti dan bagaimana cara untuk membuktikan suatu tindak pidana. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan hukum pembuktian dalam KUHAP, menjelaskan pengaturan alat bukti dalam berbagai undang-undang pidana di luar KUHAP, dan menjelaskan perbandingan pengaturan pembuktian dalam KUHAP dan RUU KUHAP di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif komperatif. Pendekatan perbandingan ini merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian-penelitian normatif untuk membandingkan salah satu hukum dengan hukum yang lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pembuktian tindak pidana yang di atur dalam Undang-Undang Umum (KUHAP) dan Undang-Undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perpu Nomor 1 Tahun 2002 /Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Terorisme, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetap sama. Berbeda dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menambahkan penyadapan dalam pembuktian. Perbedaan ini disesuaikan dengan sulitnya cara untuk membuktikan suatu tindak pidana. Disarankan kepada DPR agar pembuktian dalam KUHAP dapat di amandemen guna dapat mengikuti perkembangan alat bukti, mempertegas azas lex specialis derogat lex generalis dan mengundangkan RUU KUHAP.

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

KEKUATAN ALAT BUKTI PERKARA ZINA DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN QANUN HUKUM ACARA JINAYAT (ERHA ARI IRWANDA, 2019)

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Mohd. Zulfiendri, 2014)

PERBANDINGAN SISTEM PEMBUKTIAN ANTARA KUHAP RNDAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 RNTENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (TASNIM, 2015)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI MELALUI TELECONFERENCE DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA (SYARIFAH FITRI SARAH, 2018)

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR : 229/PID.B/2013/PN-JTH TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (ernifa, 2014)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy