//

HARMONISASI DAN IMPLEMENTASI QANUN KHALWAT DENGAN QANUN PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ISTIADAT(SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN BIREUEN)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Azzubaili - Personal Name
SubjectCOMMON LAW
COSTUMS
Bahasa Indonesia
Fakultas Fakultas Pasca Sarjana
Tahun Terbit 2014

Abstrak/Catatan

HARMONISASI DAN IMPLEMENTASI QANUN KHALWAT DENGAN QANUN PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ISTIADAT (Suatu Penelitian di Kabupaten Bireuen) Azzubaili* Dr. Taqwaddin, S.H.,S.E., M.S ** Muzakkir Abubakar, S.H., S.U *** ABSTRAK Penyelesaian kasus khalwat dapat dilakukan melalui Qanun Aceh Nomor 14 Tahun tentang Khalwat 2003 dan dengan Qanun Nomor Tahun 2008, tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan karena satu perbuatan hukum diatur oleh aturan dan institusi yang berbeda. Tujuan penulisan ini adalah untuk membahas harmonisasi dalam penyelesaian kasus khalwat oleh Peradilan Adat dengan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003. Ingin membahas sinkronisasi putusan Peradilan Adat dengan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Menggunakan metode analisis kualitatif karena data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa adanya harmonisasi normatif lembaga-lembaga yang menyelesaikan kasus khalwat di Aceh tujuan akhirnya adalah sama yaitu menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Akan tetapi seharusnya penyelesaian kasus khalwat tidak lagi di selesaikan dengan berpegang pada Qanun Nomor 14 Tahun 2003 karena dasar hukum pembentukan Qanun Khalwat adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus telah dicabut dengan Pasal 272 Undang- -Undang Pemerintahan Aceh. Penulis menyarankan Pemangku adat agar dalam memberikan sanksi adat tidak memicu sengketa baru terhadap pandangan luar dan penyelesaian kasus khalwat tidak lagi menggunakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat, akan tetapi menggunakan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat, Pemerintah Aceh agar segera mengesahkan Rancangan Qanun Jinayah guna adanya kepastian hukum dan menghindari kekosongan hukum. * Mahasiswa ** Ketua Komisi Pembimbing *** Anggota Komisi Pembimbing Kata Kunci ; Harmonisasi, Implementasi, Adat Istiadat.

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Formulir Online)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENYELESAIAN JARIMAH KHALWAT SECARA ADAT BERDASARKAN QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN PIDIE JAYA) (MUHAJIR MUCHLIS, 2016)

PENYELESAIAN JARIMAH KHALWAT SECARA ADAT DI KOTA LHOKSEUMAWE (Rizky Nadara, 2018)

PENYELESAIAN KASUS KHALWAT MELALUI PERADILAN ADAT ACEH (MUNTAZAR, 2017)

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIVE ADAT ACEH (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KOTA SABANG) (Isnatul Rahmi, 2018)

PENYELESAIAN KASUS KHALWAT MELALUI HUKUM ADAT DI KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH (RAHMI FITRIANI, 2019)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy