IMAM SUBKHI. MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 22 TERHADAP SEMINAR KIT PADA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH. Banda Aceh : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, 2019

Abstrak

Ringkasan direktorat jenderal kekayaan negara kanwil aceh merupakan salah satu instansi dibawah kementerian keuangan yang mempunyai visi menjadi pengelola di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. direktorat jenderal kekayaan negara kanwil aceh beralamat di jl. tgk. chik di tiro, desa kampung ateuk banda aceh. praktik kerja lapangan dilaksanakan pada direktorat jenderal kekayaan negara kanwil aceh selama 2 bulan sejak tanggal 18 februari 2019 sampai dengan 18 april 2019. tujuan dari penulisan laporan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 22 terhadap seminar kit pada kanwil direktorat jenderal kekayaan negara aceh sudah sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor.194/pmk.03/2012 tentang tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai dan peraturan menteri keuangan nomor.34/pmk.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran

Baca Juga : MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG OPERASIONAL PADA PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) BANDARA INTERNASIONAL KANTOR CABANG SULATAN ISKANDAR MUDA (NOVIA RISKYANI, 2017) ,

Baca Juga : KINERJA PEGAWAI DAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KOTA BANDA ACEH (Mulyadi, 2015) ,

as penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan di bidang usaha lain. berdasarkan pembahasan dalam laporan kerja praktik dapat disimpulkan bahwa pada kanwil direktorat jenderal kekayaan negara aceh, pemungutan ppn dan pph pasal 22 dilakukan oleh bendahara pengeluaran pada saat pembayaran oleh rekanan. pemungutan ppn dan pph pssal 22 didukung dengan faktur pembelian. faktur pembelian dibuat oleh rekanan pada saat transaksi pembelian. penyetoran ppn dan pph pasal 22 dilakukan secara elektronik atau e-billing dalam bentuk surat setoran pajak. surat setoran pajak diisi dengan identitas rekanan. pelaporan ppn dan pph pasal 22 atas pembelian seminar kit yang telah dipungut harus dilaporkan ke kantor pelayanan pajak. pemungutan dan penyetoran ppn dan pph pasal 22 pada kanwil direktorat jenderal kekayaan negara aceh telah sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor.194/pmk.03./2012 dan pmk nomor.34/pmk.010/2. akan tetapi, ppn dan pph yang dipungut oleh bendahara pengeluaran tidak dilaporkan ke kantor pelayanan pajak.

Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : subkhi@mhs.unsyiah.ac.id atau dapat mengisi Form LSS di bawah.

Literature Searching Service



Tulisan yang relevan

PROSEDUR PEMBUATAN KODE BILLING UNTUK PENYETORAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH (SYAIVOL WAHYUDI, 2017) ,

TATA CARA PEROLEHAN DATA DARI PIHAK KETIGA YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN PADA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH (SILVIA SIKUNANTI, 2018) ,

PENERAPAN MPN-G2 ATAS PPH PASAL 23 PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH (LITA AULITA DUFANOV, 2018) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi