LATHIFAH KAMAL. TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR BERSUBSIDI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH). Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2017

Abstrak

Abstrak lathifah kamal, 2017 mahfud, s.h., ll.m. pasal 55 undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas menyebutkan bahwa, “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”. namun pada kenyataannya masih terjadi tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah kota banda aceh. tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana niaga bbm bersubsidi, dan untuk menjelaskan hambatan terkait tindak pidana niaga bbm bersubsidi, serta menjelaskan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana niaga bbm bersubsidi. perolehan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian lapangan (field research) dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh

Baca Juga : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR BERSUBSIDI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (LATHIFAH KAMAL, 2017) ,

Baca Juga : TINDAK PIDANA PENJUALAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (SANDY ARIF DHAN, 2019) ,

dengan melakukan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara dengan responden dan informan, untuk selanjutnya dijadikan alat analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi dalam rumusan permasalahan. hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana niaga bbm bersubsidi dilatarbelakangi oleh rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum, lingkungan sosial, dan minimnya upaya sosialisasi terkait pemberlakuan ketentuan perundang-undangan, khususnya yang bersifat pidana. hambatan yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana niaga bbm bersubsidi dari segi kurangnya kerjasama yang baik, adanya campur tangan oknum kepolisian, serta minimnya alokasi anggaran, dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana niaga bbm bersubsidi yaitu upaya pereventif, kuratif, rehabilitatif dan upaya represif. disarankan untuk melakukan penindakan dalam rangka menanggapi faktor penyebab terjadinya tindak pidana, dan meningkatkan kerjasama yang baik antara kepolisian dan pihak pertamina,serta alokasi anggaran, dan melakukan upaya perlindungan hukum preventif, kuratif, rehabilitatif, dan upaya perlindungan hukum represif terkait tindak pidana niaga bbm bersubsidi di kota banda

Pengarang tidak dapat memberikan Full Text secara langsung, untuk mendapatkan full text silahkan menghubungi email pengarang : latifah.kamal@yahoo.com atau dapat mengisi Form LSS di bawah.

Literature Searching Service



Tulisan yang relevan

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN (SUATU PENELITIAN DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BENER MERIAH) (Tarmiji Taher, 2019) ,

STATISTIK KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO TAHUN 2015-2017) (NURFAH NORA EFENDI, 2019) ,

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI AD (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH) (Saddam Husen, 2019) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi