Hafrizal. BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENDIDIKAN PADA KABUPATEN ACEH SELATANRN(STUDI DESKRIPTIF DI KECAMATAN KOTA BAHAGIA SEBAGAI KECAMATAN PEMEKARAN). Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2014

Abstrak

Abstrak desentralisasi memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional kepada daerah. hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya serta perimbangan anggaran antara pusat dengan daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah yaitu demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta terkelolanya sumber daya di daerah secara efektif dan efesien. sesuai dengan hal tersebut dalam menyikapi aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik, cepat dan murah maka penataan pemerintahan dilakukan di berbagai daerah hingga pemerintahan kecamatan dengan tujuan akselerasi pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. demikian juga halnya di kabupaten aceh selatan, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan percepatan pembangunan membentuk kecamatan-kecamatan baru, diantaranya kecamatan kota bahagia yang terbentuk atas dasar peraturan daerah. dan merupakan hasil pemekaran kecamatan bakongan kabupaten

Baca Juga : DAMPAK PEMEKARAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN LEMBAH SABIL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA (said razi sandika, 2018) ,

Baca Juga : STRATEGI MANAJEMEN BIROKRASI OLEH PT. ANGKASA PURA II DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BANDAR UDARA SULTAN ISKANDAR MUDA (Maya Zuhrianti, 2017) ,

h selatan. kecamatan kota bahagia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan, sebagai daerah yang baru dimekarkan, masih banyak pembenahan yang harus dilakukan baik infrastruktur maupun suprastruktur seperti jalan, fasilitas administrasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, ekonomi, sosial, budaya dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahanpun masih perlu dilakukan pembenahan secara berkelanjutan dan terintegrasi seiring dengan perkembangan birokrasi yang ada di indonesia. terkait dengan pelayanan publik di bidang pendidikan, pemerintah kecamatan disadari masih terbatas dan masih adanya ketergantungan pada kecamatan induk di bidang pendidikan. hal ini disebabkan masih minimnya fasilitas infrastruktur yang ada yang sesuai dengan kebutuhan dalam kecamatan yang baru dimekarkan. khususnya pelayanan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, masih menjadi keluhan dan kebutuhan sebagian besar masyarakat. penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelenggaraan birokrasi pelayanan publik khususnya bidang pendidikan terkait dengan sarana dan prasarananya. untuk mengetahui tentang penyelenggaraan birokrasi pelayanan publik di bidang pendidikan pada kecamatan kota bahagia. penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan informan terdiri dari camat/kepala divisi pelayanan umum kecamatan kota bahagia, kepala sekolah, ketua komite sekolah dan tokoh masyarakat. intrumen pengumpulan data adalah wawancara mendalam /indepth interview terhadap informan baik secara lisan maupun wawancara terstruktur, observasi pada lokasi penelitian dan analisis dokumentasi. hasil analisis penelitian menjelaskan bahwa penyelenggaraan birokrasi pelayanan publik bidang pendidikan dalam ketersediaan sarana prasarana pada pemerintahan kecamatan kota bahagia kabupaten aceh selatan dilakukan dengan mengadakan musrenbang, dan untuk selanjutnya akan diajukan dalam musrenbang tingkat kabupaten, disamping itu pemerintah kecamatan juga melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan tokoh masyarakat, dalam pelayanan sarana prasarana bidang pendidikan, hasil analisis penelitian juga menjelaskan bahwa, realisasi pelayanan pembangunan di bidang pendidikan oleh pemerintah belum maksimal, karena belum adanya sarana prasarana pendidikan yang memadai seperti belum adanya sekolah tingkat sma, selanjutnya hasil analisis penelitian juga menjelaskan bahwa faktor politik juga memiliki pengaruh yang relatif dominan dalam realisasi pelayanan pembangunan sarana prasarana pendidikan pada kecamatan kota bahagia kabupaten aceh selatan. kata kunci : birokrasi, pelayanan publik, pemekaran

Tulisan yang relevan

KAJIAN SOSIOLOGIS TERHADAP BIROKRASI PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA BANDA ACEH (Nauvan, 2019) ,

PERKEMBANGAN KECAMATAN PAYA BAKONG PASCA PEMEKARAN WILAYAH 2002 - 2013 (RIDWAN, 2015) ,

PELAYANAN PUBLIK BERBASIS REFORMASI DAN BIOKRASI DAN E-GOVERNTMENT DALAM MENINGKATKAN KINERJA : STUDI EMPIRIS PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NANIK KURNIAWATI, 2019) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi