Firdaus. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGAMANAN PRESIDEN /WAKIL PRESIDEN DAN MANTAN PRESIDEN/MANTAN WAKIL PRESIDEN. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019

Abstrak

Abstrak firdaus, tinjauan hukum terhadap peranan dan tanggung jawab negara dalam pengamanan presiden/wakil presiden dan mantan presiden/mantan wakil presiden 2019 fakultas hukum universitas syiah kuala (vii,68), pp., bibl. (dr. m. gaussyah, s.h., m.h.,) presiden adalah simbol resmi negara indonesia di dunia. sebagai salah satu bentuk penghargaan atas jasa-jasanya kepada negara kesatuan republik indonesia, presiden dan wapres, mantan presiden dan mantan wapres beserta keluarganya perlu mendapatkan pengamanan dari negara. pasal 4 ayat (1) tentang presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan menyatakan: pengamanan presiden dan wakil presiden beserta istri atau suami di dalam negeri, diselenggarakan oleh panglima tni dikoordinasikan dengan menteri sekretaris negara, kapolri, kepala badan intelijen negara, dan pimpinan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. namun

Baca Juga : SISTEM PERBANDINGAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK AMERIKA SERIKAT (Yulis Haryati, 2013) ,

Baca Juga : TINJAUAN YURIDIS TENTANG AMBANG BATAS DALAM PEMILU DI INDONESIA (M.HARDIANSYAH, 2016) ,

ataannya pengamanan yang dilaksananakan belum berjalan dengan efektif. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab negera dalam pengamanan presiden/wakil presiden serta keluarganya dan mantan presiden/mantan wakil presiden, faktor-faktor yang menghambat paspampres dan upaya yang dilakukan paspampres dalam pengamanan presiden/wakil presiden serta keluarganya dan mantan presiden/mantan wakil presiden. metode yang digunakan dalam skripsi ini metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian pendekatan hukum sebagai norma (das sollen), yang menggunakan bahan-bahan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. penelitian hukum empiris berarti penelitian yang melihat hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata data yang diperoleh disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji kejelasan terhadap masalah yang diteliti. berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa belum efektifnya peranan, tanggung jawab negara dan faktor-faktor dalam pengamanan presiden/wakil presiden serta keluarganya dan mantan presiden/mantan wakil presiden karena koordinasi yang tidak berjalan baik. upaya-upaya yang dilakukan oleh paspampres dalam pengamanan presiden/wakil presiden dan mantan presiden/mantan wakil presiden dijalankan sesuai dengan sop. diharapkan untuk mengatasi belum efektifnya peranan dan tanggung jawab negara dalam pengamanan presiden/wakil presiden dan mantan presiden/mantan wakil presiden harus dikoordinasikan dengan baik dengan pihak yang terkait dengan kewenangannya dan pihak yang mendapat tugas pengamanan harus sesuai dengan standar operasional pengamanan yang telah

Tulisan yang relevan

MEKANISME PEMAKZULAN (IMPEACHMENT) PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Ilham Imaman, 2016) ,

PRO KONTRA CALON PRESIDEN DARI KALANGAN MILITER PRABOWO SUBIANTO DI KABUPATEN PIDIE PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014 (M. RAJIV SYARIF, 2014) ,

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSANRNMAHKAMAH KONSTITUSI NOMORRN14/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIANRNUNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008RNTENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDENRNDAN WAKIL PRESIDEN (Dian Ramadhani, 2014) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi