FAISAL MOGA. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MEREK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON NOMOR : 70/PID.B/2015/PN-LSK DAN NOMOR : 71 /PID.B/2015/PN-LSK). Banda Aceh : Fakultas Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, 2019

Abstrak

Penegakan hukum tindak pidana merek (analisis putusan pengadilan negeri lhoksukon nomor : 70/pid.b/2015pn-lsk dan nomor : 71/pid.b/2015/pn-lsk. faisal moga dahlan sanusi abstrak pasal 91 undang-undang ri nomor 15 tahun 2001 tentang merek menyatakan “barangsiapa dengan sengaja dan tan pahak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”. akan tetapi hal tersebut berbeda dalam tuntutan pidana dan putusan hakim pengadilan negeri lhoksukon nomor : 70/pid.b/2015/pn-lsk dan nomor : 71/pid.b/2015/pn-lsk. masalah pokok penelitian ini ialah (1) apa unsur pembeda dalam tuntutan pidana ? (2) apa unsur pembeda dalam putusan hakim ? (3) apakah putusan hakim sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan perkembangan hukum merek

Baca Juga : TINDAK PIDANA PENCULIKAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API (widyan khalis, 2016) ,

Baca Juga : PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ANDOOLO NOMOR 36/PID.SUS/2015/PN.ADL) (KHAIRIL ANWAR R, 2019) ,

tian dan pengkajian bertujuan mengetahui dan menjelaskan unsur pembeda dalam tuntutan pidana, mengetahui dan menjelaskan unsur pembeda dalam putusan hakim, mengetahui dan menjelaskan kesesuaian putusan hakim dengan tujuan pemidanaan dan perkembangan hukum merek. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual.bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.bahan hukum maupun informasi penunjang lainnya yang telah terkumpul terlebih dahulu dilakukan deskripsi dengan menguraikan proposisi-proposisi hukum kemudian diinterpretasikan atau argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan tersebut. hasil penelitian menunjukkan bahwa unsurpembeda dalamtuntutan pidana terhadap terhadap rasyidin abdullah bin (alm) abdullah dan terhadap terdakwa h.razali muhammad bin (alm) muhammad adalah terletak pada rencana tuntutan (rentut) pidana. jaksa penuntut umum dalam perkara terdakwa rasyidin abdullah bin (alm) abdullah tidak diajukan rencana tuntutan (rentut) pidana kepada kepala kejaksaan tinggi aceh. sedangkan terhadap terdakwa h.razali muhammad bin (alm) muhammad jaksa penuntut umum telah mengajukan rencana tuntutan (rentut) pidana kepada kepala kejaksaan tinggi aceh. unsurpembeda dalamputusan hakim terhadap terdakwa h. razali muhammad bin (alm) muhammad terhadap terdakwa rasyidin abdullah bin (alm) abdullah adalah terletak pada pertimbangan hukum majelis hakim. putusan terhadap terdakwa h.razali muhammad bin (alm) muhammad dan terhadap terdakwa rasyidin abdullah bin (alm) abdullah belum menunjukkan adanya kesesuaian putusan hakim dengan tujuan pemidanaan dan perkembangan hukum merek itu sendiri, apabila dibandingkan dengan putusan pengadilan negeri bireuen nomor : 53/pid.sus/2015/pn-brn tanggal 9 september 2015. disarankan kepada aparat penegak hokum baik itu penyidik, jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang menangani perkara merek adalahy ang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang merek. dan terhadap majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana merek agar mencantumkan ketentuan kumulatif alternative yang tercantum dalam ketentuan pidana dalam undang-undang ri nomor 15 tahun 2001 tentangmerek. kata kunci : penegakan hukum, tindak pidana, hukum,

Tulisan yang relevan

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR : 229/PID.B/2013/PN-JTH TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (ernifa, 2014) ,

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI POSO RNNOMOR: 91/PID.SUS/2011/PN.PSO RNTENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (Cut Rizky Febrina, 2015) ,

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 17/PID.SUS-TPK/2014/PN.BNA DAN PUTUSAN NOMOR: 38/PID.SUS-TPK/2014/PN.BNA TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI (HIDAYATULLAH, 2016) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi