ANNISA. TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TIDAK MENDAFTARKAN DAN MELAPORKAN AKTA WASIAT KE DAFTAR PUSAT WASIAT. Banda Aceh : Fakultas Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2018

Abstrak

Tanggung jawab notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke daftar pusat wasiat annisa? yanis rinaldi?? teuku abdurrahman??? abstrak salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta wasiat yang juga harus diiringi dengan tanggung jawab untuk mendaftarkan dan melaporkan ke daftar pusat wasiat. notaris yang tidak membuat akta wasiat juga harus melaporkan laporan nihil pada waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. namun pada kenyataannya, masih banyak notaris yang tidak menjalankan kewajibannya tersebut. data tersebut berdasarkan laporan bulanan masuk ke dalam online sistem pusat wasiat subdirektorat harta peninggalan direktorat perdata. data tahun 2015 menunjukkan terdapat sekitar 4.000 (empat ribu) notaris yang secara rutin melakukan laporan bulanan, padahal jumlah notaris di seluruh indonesia mencapai sekitar 15.000 (lima belas ribu). penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor sebagian besar notaris tidak mendaftarkan

Baca Juga : TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH) (Fahmi Rangkuti , 2016) ,

Baca Juga : SUATU TINJAUAN ATAS AKTA NOTARIS YANG MEMILIKI CACAT YURIDIS DALAM PENDIRIAN CV (COMMANDITAIRE VENNOTSCHAP) (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (Alvin Karanesa, 2017) ,

dan melaporkan akta wasiat yang dibuatnya, kedudukan hukum akta wasiat yang tidak didaftarkan dan dilaporkan ke daftar pusat wasiat, serta tanggung jawab notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke daftar pusat wasiat. jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). dalam penelitian ini digunakan dua jenis teknik penelitian yaitu field research dan library research. teknik yang diterapkan dalam pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui teknik telaah kepustakaan (study document). telaah kepustakaan dilakukan dengan sistem kartu (card system) yakni dengan cara mencatat dan memahami isi dari masing-masing informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier. hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, faktor notaris tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke daftar pusat wasiat adalah rendahnya pemahaman dan pengetahuan mengenai perundang-undangan, rendahnya komitmen notaris, serta rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. kedua, akta wasiat yang dibuat oleh notaris tetapi tidak didaftarkan tetap berlaku sah sebagai otentik dan tidak batal demi hukum karena masih memenuhi unsur akta otentik dan tidak juga berlaku sebagai akta dibawah tangan. hilangnya otensitas akta wasiat itu apabila ada putusan hakim yang berdasarkan penggugat dapat membuktikan bahwa akta tersebut tidak benar dan membuktikan penilaian atau pernyataanya sesuai aturan hukum yang berlaku melalui proses pengadilan. ketiga, notaris yang tidak menjalankan kewajibannya mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke daftar pusat wasiat dikenakan sanksi oleh dewan kehormatan notaris berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat, namun sanksi ini jarang diterapkan karena masih kurang pengawasan dan intensitas pengawasan oleh majelis pengawas itu sendiri, sedangkan bagi pihak yang merasa menderita kerugian berhak menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris melalui jalur pengadilan. disarankan kepada notaris agar lebih mempelajari mengenai tanggung jawab notaris dengan lebih memahami peraturan perundang-undangan yang ada dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sdm yang tercukupi disertai pembagian kerja yang jelas. kepada majelis pengawas notaris dan pihak-pihak lain yang terkait untuk mengawasi kinerja notaris secara aktif, intensif dan tegas dalam memberikan teguran kepada notaris yang tidak melakukan kewajibannya serta kepada kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia dan atau ikatan notaris indonesia untuk mengadakan pendidikan rutin dan menyeluruh pada notaris dan staffnya di seluruh indonesia serta kepada kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia khususnya direktorat jenderal administrasi hukum umum agar dapat memberi wewenang kepada majelis pengawas notaris agar dapat mengakses data online agar dapat melakukan pengecekan secara online disamping melakukan pengecekan dengan data fisik agar pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dan dapat meningkatkan pelayanan khususnya bagi notaris yang ingin mengurus permasalahan terkait pendaftaran dan pelaporan akta wasiat, khususnya pelaporan wasiat diluar jangka waktu pelaporan. kata kunci: notaris, akta wasiat, daftar pusat wasiat liability of notaries not registering and not reporting wills to the central register of wills annisa * yanis rinaldi2** teuku abdurrahman3*** abstract a job duty of a notary public is to notarize a will. notarial acts of notarizing a will should include registering and reporting the will to the central register of wills. even though a notary public legalizes no will in a month, she or he still has to make a nil report in the first five days of the next month. however, in fact there were still notaries who did not perform the duties. based on the 2015 data of monthly reports in the online system of central register of wills, only 4000 out of 15000 notaries in indonesia regularly submitted their monthly reports. the objective of this research was to identify the factors that had influence on the willingness of a notary to register and to report a will, the legal status of any will that was not registered and reported, and the liability of any notary who did not register and report the will. this normative legal research was conducted by means of a statute approach. the data were collected by doing both field and library research through document study with card system. the primary, secondary, and tertiary data sources were included the results indicate several findings. first, the causative factors that made the notary not register or report a will were lack of knowledge on legislation, lack of commitment, and lack of human resources quality and quantity of the notary. second, it was also found that any unregistered or unreported will was still considered valid and authentic unless there was court decision in which a plaintiff could prove that the will was not valid according to relevant laws through a judicial process. third, the notaries who did not register and report any will that has been notarized could be given sanctions, such as written warnings, temporary layoffs, honorable discharge, and dishonorable discharge. however, the sanctions were rarely given since lack of monitoring intensity of the central supervisory council of notaries. the injured party could also ask for compensation from the notary through a judicial process. hence, it is suggested that the notaries understand the legislation thoroughly, improve the quality and quantity of their human resources, and manage their job description. it is also recommended that the central supervisory council of notaries and other related parties actively, intensively, and strictly monitor the performance of the notaries. the author also suggests that the ministry of law and human rights of indonesia and the indonesian notary association provide information and socialization for the notaries and and to the ministry of law and human rights of indonesia specifically the directorate general of public law administration to be able to authorize the notary supervisory board to be able to access data online so they can check online in addition to checking with physical data so that supervision can be carried out more effectively. moreover, the ministry of law and human rights of indonesia, especially the directorate general for general legal administration is expected to maintain its service especially when a notary needs to report a will out of the reporting time. keywords: notary, wills, central register of

Tulisan yang relevan

EFEKTIVITAS KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MEMBUKA KANTOR (Mariana, 2018) ,

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK (SUATU PENELITIAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT BERLIAN GLOBAL ACEH) (TEUKU ARIE AZHARI, 2014) ,

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYARIYAH KOTA BANDA ACEH) (Muhajir, 2017) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi