Erna Kurniawati. KEWENANGAN PENGADILAN MILITER I–01 BANDA ACEH DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OKNUM ANGGOTA TNI DI ACEH. Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2018

Abstrak

Kewenangan pengadilan militer i–01 banda aceh dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oknum anggota tni di aceh abstrak erna kurniawati adwani mujibussalim pasal 25 ayat (4) undang-undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu, “peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. praktiknya, di pengadilan militer i–01 banda aceh masih mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oknum anggota tni. ini akan cenderung membuat suatu peradilan yang tidak idenpenden. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kewenangan pengadilan militer i–01 banda aceh dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan anggota tni di aceh. dan untuk menjelaskan dan menganalisis kendala belum diadilinya anggota tni yang melakukan tindak pidana umum di peradilan umum. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

Baca Juga : PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP ANGGOTA TNI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH) (YULIA LESTARI, 2016) ,

Baca Juga : PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN PRAJURIT TNI DARI DINAS MILITER (Mokhammad Alfan, 2016) ,

litian yuridis empiris. data primer diperoleh dengan cara wawancara kepada responden yang terlibat langsung dalam objek penelitian ini dan informan yang memberikan informasi tentang objek yang akan diteliti. selanjutnya data sekunder dari studi perpustakaan, yaitu mengkaji undang-undang yang berkaitan, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa kewenangan pengadilan militer i–01 banda aceh dalam mengadili oknum anggota tni yang melakukan tindak pidana umum berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. dalam undang-undang ini menitikberatkan kepada subjek hukum sehingga subjeknya anggota tni. oleh karena itu, tindak pidana apapun yang dilakukan oleh anggota tni tetap tunduk kepada. dan yang menjadi penghambat belum diadilinya oknum anggota tni yang melakukan tindak pidana umum di peradilan umum yaitu pertama dasar hukumnya, masih belum dirubah, masih menggunakan undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. kedua, masih melihat subjek hukumnya tidak objek hukumnya, yaitu masih berfokus yang melakukan tindak pidananya adalah anggota tni. ketiga, kompetensi relatif, semua perkara masih di adili di peradilan militer. disarankan kepada lembaga eksekutif dan yudikatif untuk segera merevisi undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. dalam hal subjek hukum dalam undang-undang tersebut. dan disarankan kepada penegak hukum dalam peradilan militer untuk dapat independen dalam mengadili anggota tni yang melakukan tindak pidana umum. kata kunci : kewenangan, pengadilan militer, tindak pidana

Tulisan yang relevan

TINDAK PIDANA TIDAK HADIR TANPA IZIN DALAM WAKTU DAMAI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH) (Muhammad Jabirullah, 2018) ,

TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM HAL MELULUSKAN UJIAN SELEKSI SEBAGAI CALON ANGGOTA POLRI (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (ICHSAN ARISAPUTRA, 2018) ,

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA PRAJURIT TNI AD (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER 1 -01 BANDA ACEH) (Dedi Wijaya, 2017) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi