Ahlul Fikri. PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI LAMPUUK KABUPATEN ACEH BESAR. Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016

Abstrak

Sesuai pasal 1338 kuhperdata yang menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, begitu pula dengan surat perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata pantai lampuuk kecamatan lhoknga nomor : 05 / prj / 2015 antara pemerintah kabupaten aceh besar (selaku pihak pertama) dengan drs. yusran ahmad (bertindak untuk dan atas nama imum mukim lampuuk kec. lhoknga selaku pihak kedua) berlaku sebagai undang-undang dalam perjanjian mereka. perjanjian tersebut telah melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. namun demikian hak dan kewajiban tersebut belum dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tanggung jawab pihak pengelola pantai lampuuk terhadap realisasi surat perjanjian pengelolaan objek wisata antara masyarakat dengan pemerintah kabupaten aceh besar, faktor penghambat terhadap pelaksanaan perjanjian pengelolaan objek wisata pantai lampuuk

Baca Juga : PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGELOLAAN OBJEK PARIWISATA PANTAI LAMPUUK KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR (Almunadia, 2018) ,

Baca Juga : EKSTERNALITAS POSITIF OBJEK WISATA (STUDI KASUS PANTAI LAMPUUK KABUPATEN ACEH BESAR) (SITI SHARA NURDIN, 2019) ,

ut, upaya-upaya yang ditempuh dalam mengatasi hambatan pelaksanaan perjanjian pengelolaan objek wisata pantai lampuuk. data untuk penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. penelitian kepustakaan diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah, sedangkan penelitian lapangan diperoleh dengan mewawancarai responden dan informan. data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. dari hasil penelitian bahwa pelaksanaan tanggung jawab perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata pantai lampuuk belum berjalan dengan baik. faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan adalah kurangnya pengawasan, sarana dan prasarana dan tidak adanya sosialisasi terhadap aturan yang berlaku dilokasi objek wisata. upaya yang ditempuh mengatasi hambatan terhadap pengelolaan pantai lampuuk adalah meningkatkan kinerja pihak pengelola, membuat suatu aturan hukum dalam pengelolaan, dan melakukan sosialisasi kepada setiap pengunjung dan masyarakat dilokasi objek wisata. disarankan kepada pengelola agar pengelolaan dilakukan secara maksimal dan konsisten, selalu berkoordinasi dengan pihak disbudparpora, dan harus melakukan pengawasan penuh dari masing-masing

Tulisan yang relevan

HOTEL RESORT LHOKNGA ACEH BESAR (TEMA : ARSITEKTUR TROPIS) (Roja Apriadi, 2017) ,

ANALISIS ANGKA PENGGANDA PADA PARIWISATA KOTA BANDA ACEH DAN KABUPATEN ACEH BESAR TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT: STUDI KASUS PANTAI ULEE LHEUE DAN LAMPUUK (Afriwanda, 2016) ,

PERANCANGAN RESORT DAN WISATA KULINER (TEMA : ARSITEKTUR NEO-VERNAKULAR) (Ahmad Zaki, 2017) ,


Kembali ke halaman sebelumnya


Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi